ingin ada kepastian terkait mekanisme bantuan yang sudah diwacanakan sejak lamaSurabaya (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak (Aspednak) berharap pemerintah ada upaya mengantisipasi berkurangnya suplai sapi maupun bibitan ternak akibat imbas dari wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), terutama di Jawa Timur.
"Kami sangat berharap terus dilakukan upaya penanganannya, mulai dari percepatan maupun vaksinasi," ujar Ketua Umum Aspednak Isa Anshori di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, merebaknya wabah PMK yang memang sangat tiba-tiba membuat banyak pihak kelabakan, terlebih munculnya menjelang Hari Raya Idul Adha beberapa waktu lalu.
Bahkan, kata Isa, dalam tiga bulan terakhir para peternak maupun pedagang sapi mengalami kerugian.
"Setelah Idul Adha para peternak sapi juga masih sangat khawatir untuk memulai kembali beternak. Sebab, PMK belum sepenuhnya berakhir," ucap dia.
Baca juga: Aspednak dukung upaya pemerintah atasi wabah PMK pada hewan ternak
Baca juga: CIPS: produktivitas sapi perlu ditingkatkan minimalkan dampak PMK
Pihaknya berharap ada kebijakan dari pemprov terkait ketentuan distribusi sapi agar peternak dari provinsi lain yang populasinya besar dapat mendistribusikan hewan ternak masuk Jatim.
"Sekarang kami tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mengharap ada diskresi dari pemerintah. Ketika provinsi lain lockdown, pengusaha tiarap dan tidak bisa berbuat apa-apa," katanya.
Terkait vaksinasi, Aspednak juga menyampaikan bahwa kebutuhannya sangat mendesak sehingga diperlukan percepatan yang menyasar ke semua hewan ternak.
Salah seorang peternak sapi, Ibnu Hajar, mempertanyakan wacana bantuan dari pemerintah terhadap para peternak yang mengalami kerugian akibat wabah PMK menyerang hewan ternaknya.
"Kami sangat mengharapkannya dan ingin ada kepastian terkait mekanisme bantuan yang sudah diwacanakan sejak lama ini," tutur peternak asal Sumenep, Madura tersebut.
Baca juga: Muhammadiyah pandang perlu antisipasi dampak psikologis-politis PMK
Pihaknya berharap ada kebijakan dari pemprov terkait ketentuan distribusi sapi agar peternak dari provinsi lain yang populasinya besar dapat mendistribusikan hewan ternak masuk Jatim.
"Sekarang kami tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mengharap ada diskresi dari pemerintah. Ketika provinsi lain lockdown, pengusaha tiarap dan tidak bisa berbuat apa-apa," katanya.
Terkait vaksinasi, Aspednak juga menyampaikan bahwa kebutuhannya sangat mendesak sehingga diperlukan percepatan yang menyasar ke semua hewan ternak.
Salah seorang peternak sapi, Ibnu Hajar, mempertanyakan wacana bantuan dari pemerintah terhadap para peternak yang mengalami kerugian akibat wabah PMK menyerang hewan ternaknya.
"Kami sangat mengharapkannya dan ingin ada kepastian terkait mekanisme bantuan yang sudah diwacanakan sejak lama ini," tutur peternak asal Sumenep, Madura tersebut.
Baca juga: Muhammadiyah pandang perlu antisipasi dampak psikologis-politis PMK
Baca juga: Kota Bekasi rugi ratusan miliar jika tertular PMK
Sementara itu, Pemprov Jatim saat ini fokus melakukan percepatan vaksinasi hewan ternak tahap kedua usai kedatangan sekitar 600 ribu dosis untuk pencegahan serta pengendalian PMK di wilayah setempat.
Rincian alokasi vaksin tahap dua di Jatim yaitu untuk re-vaksinasi sebanyak 380.100 dosis, lalu perluasan vaksin pertama pada sapi potong sebanyak 219.900 dosis.
Prioritas pertama yang harus divaksin adalah ternak bibit, sapi perah, sapi potong dan kerbau. Sedangkan, untuk ternak kambing, domba, babi akan dilakukan vaksinasi setelah ternak sapi dan kerbau sudah tervaksin 100 persen.
Baca juga: Ombudsman paparkan kerugian masyarakat capai Rp254 miliar akibat PMK
Sementara itu, Pemprov Jatim saat ini fokus melakukan percepatan vaksinasi hewan ternak tahap kedua usai kedatangan sekitar 600 ribu dosis untuk pencegahan serta pengendalian PMK di wilayah setempat.
Rincian alokasi vaksin tahap dua di Jatim yaitu untuk re-vaksinasi sebanyak 380.100 dosis, lalu perluasan vaksin pertama pada sapi potong sebanyak 219.900 dosis.
Prioritas pertama yang harus divaksin adalah ternak bibit, sapi perah, sapi potong dan kerbau. Sedangkan, untuk ternak kambing, domba, babi akan dilakukan vaksinasi setelah ternak sapi dan kerbau sudah tervaksin 100 persen.
Baca juga: Ombudsman paparkan kerugian masyarakat capai Rp254 miliar akibat PMK
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
