Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas dalam konferensi pers daring di Jakarta, Jumat, mengatakan selama ini pengadaan barang, termasuk laptop, dilakukan terpisah-pisah sehingga harganya jadi mahal karena diskon yang didapat kecil. Belum lagi pembelian terpisah juga dilakukan dengan reseller sehingga harganya lebih tinggi.
"Kebijakan ini bukan hanya menguntungkan karena membuat efisiensi negara tapi juga memberikan kepastian ke industrinya karena dengan kontrak payung ini ada kepastian akan dibeli oleh kita (pemerintah). Dengan demikian ini memberi support (dukungan) dan ikut membangun industri dalam negeri," katanya.
Anas menyebut pemerintah menghemat Rp1,8 triliun atas belanja laptop dalam negeri untuk pengadaan Tahun Anggaran 2022 di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berkat konsolidasi.
Pemerintah melakukan konsolidasi belanja TIK dengan nilai belanja total Rp6,33 triliun terdiri atas TIK pendidikan Rp3,42 triliun dan TIK administrasi perkantoran Rp2,92 triliun melalui penandatanganan kontrak payung konsolidasi pengadaan laptop dalam negeri, Kamis (27/7).
Melalui konsolidasi, pemerintah berhasil melakukan efisiensi Rp1,8 triliun terdiri atas Rp951,3 miliar untuk laptop TIK pendidikan dan Rp867,2 miliar untuk laptop administrasi perkantoran.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan Sudarto menjelaskan selama kebutuhan laptop pemerintah pusat dan daerah sangat besar. Jumlahnya mencapai lebih dari 500.000 unit laptop setiap tahun, termasuk untuk kebutuhan sekolah.
Dengan adanya kontrak payung konsolidasi, harga laptop yang dibeli sudah ditetapkan dalam kontrak sehingga bisa langsung melakukan kontrak dengan produsen.
"Efisiensinya sangat nyata," kata Sudarto.
Di sisi lain, konsolidasi juga membuat produk memiliki standarisasi yang akan memudahkan pemeliharaan (pemeliharaan) sekaligus menjaga keamanan data.
"Bisa dibayangkan kalau produknya sendiri-sendiri, maintenance akan sulit, apalagi kita harus menjaga tingkat keamanan end user devices yang dipakai staf. Standarisasi juga memudahkan upgrade atau penggantian barang," katanya.
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Kemaritiman dan Investasi Odo R.M. Manuhutu mengatakan program konsolidasi pengadaan laptop itu adalah implementasi Inpres Nomor 2 tahun 2022 mengenai aksi afirmasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).
Odo menambahkan kriteria produk dalam program konsolidasi pengadaan laptop itu haruslah produk dan merek dalam negeri.
Produsen laptop yang dilibatkan dalam konsolidasi pun telah memenuhi unsur tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 25 persen.
"Kenapa kita lakukan? Tidak ada negara lain yang akan mempromosikan merek atau produk dalam negerinya selain bangsanya sendiri. Kita banyak produk dalam negeri dengan merek dalam negeri yang harapannya dengan aksi afirmasi ini jadi batu loncatan produsen bukan hanya untuk menguasai pasar Indonesia tapi juga pasar asing," kata Odo.
Baca juga: LKPP terbitkan SE konsolidasi pengadaan laptop dalam negeri
Baca juga: LKPP: Kewajiban belanja PDN pacu daya saing industri nasional
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
