Conakry (ANTARA) - Setidaknya empat orang tewas ditembak dan beberapa lainnya terluka saat unjuk rasa hari kedua untuk menentang pemerintah di Ibu Kota Conakry di Guinea, Jumat, menurut keterangan koalisi oposisi.

Protes tersebut dipicu oleh kekhawatiran bahwa junta militer Guinea, yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta sejak September lalu, tidak berbuat banyak untuk memulihkan pemerintahan sipil.

"FNDC sangat terkejut dan marah dengan hilangnya nyawa manusia yang terjadi pada Jumat, 29 Juli," kata Front Nasional untuk Pertahanan Konstitusi (FNDC) dalam sebuah pernyataan.

Empat kematian dilaporkan oleh kelompok pemantau dan keluarga korban. Beberapa orang terluka akibat tembakan, lima di antaranya berada dalam kondisi kritis, tambah FNDC.

Pihak berwenang belum mengomentari protes tersebut, tetapi seorang aktivis hak asasi manusia yang bekerja dengan pihak keluarga untuk mengidentifikasi korban, mengatakan kepada Reuters bahwa informasi jumlah korban tewas tersebut dapat dipercaya.

Warga mengatakan tembakan terdengar di beberapa kawasan permukiman di Conakry pada Jumat malam ketika pengunjuk rasa bentrok dengan pasukan keamanan.

Pada Kamis, FNDC mencatat satu kematian, beberapa terluka dan lebih dari 100 orang ditangkap.

Pihak kepolisian tidak bisa memastikan jumlah kematian itu, tetapi seorang pejabat senior polisi, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan bahwa 88 orang terluka, termasuk 12 polisi.

Ibrahima Diallo, salah satu pemimpin FNDC, mengatakan kepada wartawan bahwa 102 orang telah ditangkap pada Kamis dan 23 dari mereka dikirim ke kamp militer.

Demonstrasi minggu ini adalah protes besar kedua terhadap junta dalam beberapa bulan terakhir. Satu orang tewas dalam protes atas kenaikan harga bahan bakar pada Juni lalu dan pengadilan Guinea mendakwa seorang perwira polisi atas pembunuhan tersebut.

Mamady Doumbouya, pemimpin kudeta dan presiden sementara, sebelumnya telah mengusulkan transisi 36 bulan sebelum dilakukan pemilihan umum, tetapi ditolak oleh para pemimpin regional dan kelompok oposisi.

Menyusul kritik terhadap batas waktu 36 bulan tersebut, junta kemudian melarang semua demonstrasi umum beberapa bulan lalu.

Jaksa Agung Guinea memerintahkan penyelidikan yudisial terhadap mereka yang dianggap bertanggung jawab atas demonstrasi pada Kamis.

Protes tersebut didalangi oleh FNDC, koalisi politisi dan aktivis yang juga menentang upaya mantan Presiden Alpha Conde untuk mempertahankan kekuasaan.

Conde digulingkan tahun lalu setelah mengubah konstitusi yang memungkinkan dirinya mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga pada 2020.

Baca juga: Junta militer Guinea tunjuk Beavogui sebagai perdana menteri
Baca juga: Junta militer tidak izinkan Conde tinggalkan Guinea

Penerjemah: Atman Ahdiat
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2022