Dalam menghadapi segala tantangan dunia ini, pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri. Maka dibutuhkan peran masyarakat dengan gagasannyaJakarta (ANTARA) - Masyarakat sipil dapat berkontribusi memberikan ide untuk membantu pemerintah menghadapi berbagai tantangan dunia, ujar ekonom Aidan Eyakuze.
“Dunia saat ini dihadapkan oleh berbagai krisis maupun tantangan. Pandemi COVID-19 melanda dunia yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. Selain itu ada cacar monyet, perubahan iklim, ketidaksetaraan, kenaikan temperatur, maupun kemunduran demokrasi,” ujar Executive Director of Twaweza East Africa Aidan Eyakuze dalam diskusi G20 berjudul “Mainstreaming Open Government Values in Governance and Sustainable Development” yang dipantau di Jakarta, Selasa.
Eyakuze mengatakan sipil atau warga negara memiliki peran dan dapat berkontribusi dalam menyelesaikan krisis yang dihadapi dunia.
“Dalam menghadapi segala tantangan dunia ini, pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri. Maka dibutuhkan peran masyarakat dengan gagasannya,” kata dia.
Baca juga: China apresiasi kepemimpinan Indonesia di G20
Karena itu, pemerintahan yang terbuka, partisipatif, akuntabel dan inklusif sangat dibutuhkan agar dapat memberikan ruang terhadap masyarakat dalam menyampaikan suaranya.
“Saya memberikan contoh apa yang terjadi di Tanzania. Di distrik Tanga, Tanzaia, ketika ada Pemilu , warga tidak senang dengan hasil Pemilu (tidak ada keterbukaan, red). Sementara itu pemerintah memaksakan hasil pemilu. Akibatnya warga atau masyarakat melakukan boikot terhadap hasil Pemilu. Saya menyarankan agar ada rekonsiliasi antara pemerintah dengan masyarakat. Kemudian terjadilah rekonsiliasi itu, kata dia.
Sementara itu dewan yang tidak terpilih meminta maaf dan menenangkan pendukungnya agar tidak terjadi kericuhan berkepanjangan, lanjut dia.
Eyakuze juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Indonesia untuk menghadirkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatif, akuntabel dan inklusif.
Pemerintah terbuka adalah aktivitas pemerintah dan pengelolaan negara harus dapat terbuka pada semua tingkatan.
Publik dapat mengakses data dan mencari informasi tentang aktivitas pemerintah, kata dia.
“Kemitraan pemerintahan yang terbuka adalah unik karena masyarakat dapat berkumpul di ruangan di mana keputusan dibuat , saat akuntabalitias didiskusikan dan mereka dilibatkan dalam mengambil keputusan,” ujar Eyakuze.
Sementara itu Officer in Charge for UNDP Indonesia Nicholas Booth mengatakan masyarakat adalah bagian dari solusi atas sebuah permasalahan.
"Penting diingatkan bahwa masyarakat sipil adalah bagian dari solusi sehingga pemerintah harus memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk melahirkan ide," kata Booth.
Selain masyarakat sipil, lanjut dia, sektor swasta atau kalangan pengusaha juga harus dilibatkan dalam membantu mencari solusi terhadap suatu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah.
"Ketika pemerintah berbagi data dan isu dengan masyarakat maka masyarakat dapat merespons isu itu. Saya pikir itu harus dilakukan di setiap tingkatan pemerintah," ujar Booth.
Baca juga: Menlu: Kunjungan Presiden ke Asia Timur perkuat dukungan Keketuaan G20
Baca juga: Jepang hargai kepemimpinan Indonesia di G20 dan kawasan
Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2022
