Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu, rakor diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, untuk melibatkan PGGP dalam upaya mengakselerasi percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.
Rakor juga dilakukan untuk membahas secara teknis realisasi program kemitraan dengan PGGP sekaligus menunjukkan adanya keseriusan pemerintah pusat untuk mensinkronkan program-program yang telah berjalan dengan aspirasi dari gereja-gereja di Papua.
"Berangkat dari hasil sinkronisasi rekomendasi gereja di Papua dengan Renaksi Inpres 9/2022, baik pihak gereja maupun K/L terkait perlu sama-sama mempelajari dokumen, sehingga kedepannya kemitraan dapat direalisasikan," kata Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi.
Baca juga: Setwapres: RIPP Papua merupakan rezim perencanaan pembangunan
Baca juga: Sri Mulyani dan penerima beasiswa LPDP Papua bahas pembangunan SDM
Sementara itu, Staf Khusus Wapres Masykuri Abdillah menyebut pelibatan lembaga Gereja Papua dalam proses percepatan pembangunan di Papua merupakan aspirasi dari tokoh Gereja Papua yang disampaikan langsung kepada Wapres dalam audiensi di Jakarta, 20 April 2022 silam.
Rekomendasi yang disampaikan oleh PGGP/PB secara umum telah sejalan dengan arah program pemerintah pusat sebagaimana mengacu pada Renaksi Inpres 9/2022.
"Kedepannya, kemitraan ini diharap dapat terus berlanjut dengan adanya Kantor Perwakilan dari Setwapres RI beserta beberapa kementerian dan lembaga di Jayapura," ujar Masykuri.
Ketua Umum PGGP Papua Pdt. Hiskia Rollo menyampaikan pihaknya sangat mengapresiasi kunjungan Setwapres RI dan perwakilan kementerian/lembaga ke Papua.
Hiskia menyatakan pekerjaan gereja tidak hanya dilakukan di tataran tinggi, tetapi juga membangun umat pada tataran akar rumput.
Menurutnya, di seluruh Tanah Papua, gereja adalah pembuka jalur, menjadi pihak yang membangun sekolah, perekonomian umat dan kesehatan.
Baca juga: Wapres memimpin rakor pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat
"Oleh karenanya, Pak Wapres sebagai seorang kiai perlu melibatkan pendeta-pendeta yang juga adalah 'kiai di Papua' untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di Papua," ujarnya.
Adapun Ketua DPR Papua sekaligus Ketua PCC Jhony Banua Rouw menyampaikan niat baik dari pemerintah pusat perlu dikomunikasikan lebih sinkron dengan gereja di Papua.
"Harus disamakan persepsi dan perlu ada penyesuaian berbagai standar nasional untuk program yang akan dilaksanakan di Papua," kata Jhony.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
