Pemerintah Kabupaten Manokwari di Papua Barat sedang mengkaji kelayakan pengendara ojek menjadi angkutan umum agar bisa memberikan pemasukan kepada daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Manokwari, Wanto, di Manokwari, Papua Barat, Kamis, menerangkan kajian itu sedang didalami dengan batasan waktu hingga Senin pekan depan.
Baca juga: Satpol PP Makassar selamatkan nyawa ojol hendak bunuh diri
"Naskah rancangan SK sudah ada dan kami sudah perintahkan Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan serta Bagian Hukum Setda Manokwari untuk mengumpulkan elemen apa saja yang harus dimasukkan dalam SK itu. Karena SK tersebut tidak mungkin mengeksekusi tanpa ada campur tangan OPD yang punya tanggung jawab dalam isi SK, Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah," ujar dia.
Ia berharap agar kajian itu segera terselesaikan sebab menurut dia persoalan ojek meminta agar dapat memberikan pemasukan bagi daerah adalah hal yang jelas.
Kata Wanto, sebelumnya pada 2007 lalu sudah ada Perbup tetapi masa berlakunya dinilai sudah berlalu atau kadaluarsa. Ia mengatakan pihaknya masih akan mengkaji juga kemungkinan ojek dalam memberikan PAD.
Baca juga: Polisi bagikan 250 paket sembako ke warga terdampak harga BBM
"Nanti kemungkinan diatur mengenai zonasi, harga dan kategori. Kategori juga akan dilihat apakah menjadi dua seperti kategori umum dan pelajar atau seperti apa kami masih akan kaji termasuk mengenai BBM," sebut dia.
Ia menilai penting mempertimbangkan mengenai penempatan ojek dalam SPBU khusus agar tidak terjadi antrian bagi ojek yang menyebabkan terbuangnya waktu bagi mereka dalam mencari penumpang.
Baca juga: Pemkot Bogor alokasikan anggaran BLT BBM dalam Perubahan APBD 2022
Ia secara pribadi menilai kenaikan harga ojek di Manokwari adalah hal yang wajar hanya saja masih menunggu hasil kajian. Tetapi dia menyebut kemungkinan harga ojek jika diatur berdasarkan jarak yakni Rp2.600 per kilometer.
"Jadi semuanya nanti masih dikaji agar semua elemen masuk dalam SK ataukah Perbup. Semua harus masuk dan mewakili baik dari kepentingan ojek maupun kepentingan pemerintah serta kepentingan pengguna jasanya," jelas dia.
Pada Kamis itu, DPRD Kabupaten Manokwari membuka ruang diskusi dan dengar pendapat bersama asosiasi pengojek roda dua di Manokwari dan Papua Barat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manokwari, Bons Rumbruren, dan dihadiri Polres Manokwari serta OPD di lingkungan Pemkab Manokwari.
Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Manokwari, Wanto, di Manokwari, Papua Barat, Kamis, menerangkan kajian itu sedang didalami dengan batasan waktu hingga Senin pekan depan.
Baca juga: Satpol PP Makassar selamatkan nyawa ojol hendak bunuh diri
"Naskah rancangan SK sudah ada dan kami sudah perintahkan Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan serta Bagian Hukum Setda Manokwari untuk mengumpulkan elemen apa saja yang harus dimasukkan dalam SK itu. Karena SK tersebut tidak mungkin mengeksekusi tanpa ada campur tangan OPD yang punya tanggung jawab dalam isi SK, Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah," ujar dia.
Ia berharap agar kajian itu segera terselesaikan sebab menurut dia persoalan ojek meminta agar dapat memberikan pemasukan bagi daerah adalah hal yang jelas.
Kata Wanto, sebelumnya pada 2007 lalu sudah ada Perbup tetapi masa berlakunya dinilai sudah berlalu atau kadaluarsa. Ia mengatakan pihaknya masih akan mengkaji juga kemungkinan ojek dalam memberikan PAD.
Baca juga: Polisi bagikan 250 paket sembako ke warga terdampak harga BBM
"Nanti kemungkinan diatur mengenai zonasi, harga dan kategori. Kategori juga akan dilihat apakah menjadi dua seperti kategori umum dan pelajar atau seperti apa kami masih akan kaji termasuk mengenai BBM," sebut dia.
Ia menilai penting mempertimbangkan mengenai penempatan ojek dalam SPBU khusus agar tidak terjadi antrian bagi ojek yang menyebabkan terbuangnya waktu bagi mereka dalam mencari penumpang.
Baca juga: Pemkot Bogor alokasikan anggaran BLT BBM dalam Perubahan APBD 2022
Ia secara pribadi menilai kenaikan harga ojek di Manokwari adalah hal yang wajar hanya saja masih menunggu hasil kajian. Tetapi dia menyebut kemungkinan harga ojek jika diatur berdasarkan jarak yakni Rp2.600 per kilometer.
"Jadi semuanya nanti masih dikaji agar semua elemen masuk dalam SK ataukah Perbup. Semua harus masuk dan mewakili baik dari kepentingan ojek maupun kepentingan pemerintah serta kepentingan pengguna jasanya," jelas dia.
Pada Kamis itu, DPRD Kabupaten Manokwari membuka ruang diskusi dan dengar pendapat bersama asosiasi pengojek roda dua di Manokwari dan Papua Barat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manokwari, Bons Rumbruren, dan dihadiri Polres Manokwari serta OPD di lingkungan Pemkab Manokwari.
Pewarta: Rachmat Julaini
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022
