"BPKH bersama BI menggelar Konferensi Haji Internasional ke-4 tahun ini, yang fokus pada masalah inklusivitas dan pengembangan digitalisasi layanan haji dan umrah. Ada dua topik yang dibahas, antara lain inklusivitas dan digitalisasi dalam kebijakan tingkat tinggi, serta yang kedua penerapan praktis digitalisasi haji dan umrah," kata Kepala Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu dalam sambutannya.
Ia menyebut, ada beberapa alasan mengapa inklusivitas dan pengembangan digitalisasi layanan haji dan umrah adalah isu yang sangat penting. Pertama, ibadah haji dan umrah berkaitan dengan rukun Islam, sehingga misi haji atau penyelenggara harus meningkatkan kualitas layanannya secara bertahap.
Layanan yang dimaksud untuk ibadah haji dan umrah ini meliputi aspek ritual, pengajaran dan pelatihan, serta pemberian fasilitas seperti penerbangan, akomodasi dan katering yang disediakan oleh teknologi dan informasi (IT).
Alasan kedua, terdapat fakta bahwa layanan-layanan tersebut mencakup berbagai masalah di luar aspek keagamaan. Di antaranya adalah penyediaan visa, keamanan, aspek pariwisata, logistik, teknologi kesehatan, bisnis dan keuangan.
"Oleh karena itu, pelaksanaan haji dan umrah harus inklusif dengan memberikan akses yang sama, bagi orang-orang yang mungkin selama ini dikecualikan," lanjut dia.
Terakhir, ia menyebut digitalisasi haji dan umrah harus memenuhi kebutuhan untuk mengatasi masalah inklusivitas ini. Digitalisasi haji dan umrah dalam platform global yang terhubung ke semua negara di dunia, harus dapat diakses oleh masyarakat. Anggito pun menyebut setiap misi haji harus membangun sistem digital yang menghubungkan layanan operasi dan keuangan.
Adapun konferensi haji internasional ini diawali dengan membahas digitalisasi dan inklusivitas ekosistem haji di tingkat pemerintahan. Lebih lanjut, dibahas pula isu-isu terkait digitalisasi haji dan umrah dan praktiknya, untuk penyelenggaraan haji dan umrah di misi haji, lembaga keuangan dan operator tur.
Dalam panel-panel ini, para pembicara dipersilahkan untuk menyampaikan cerita, pengalaman, maupun tantangan untuk meningkatkan inklusivitas melalui digitalisasi operasi haji dan umrah.
Terakhir, Anggito menyebut BPKH saat ini tengah dalam proses untuk seluruhnya mendigitalisasi layanan yang diberikan.
Dalam kegiatan konferensi kali ini, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (LoA) antara BPKH dan Komisi Nasional Haji Nigeria (NAHCON) mengenai berbagai kegiatan ke depan, terkait penyelenggaraan haji dan dana haji.
Dalam rangka mendukung digital talent tersebut, BPKH juga mendapatkan dukungan kelembagaan dari Universitas Insan Cita Idonesia, sebuah universitas digital terkemuka di Indonesia, dengan menandatangani MoU.
Sementara itu, Deputi Bank Indonesia Doni Primanto Joewono mengatakan, bahwa dalam Konferensi Internasional ke-4 ini BPKH berkerjasama dengan Bank Indonesia (BI) berfokus pada inklusivitas dan pengembangan digitalisasi layanan Haji dan Umrah.
Maka dari itu, dikatakan Doni visi ISEF 2022 ini adalah bersama-sama pulih lebih kuat mengoptimalkan ekonomi dan keuangan syariah untuk pemulihan inklusif.
"Visi ini menempatkan ISEF sebagai ikon ekonomi dan keuangan Syariah CSEF dalam pengembangan berbagai aspek termasuk pelayanan Haji dan Umrah, baik dalam upaya nasional maupun global," kata Doni dalam sambutannya, Jumat (7/10/2022).
"Peningkatan digitalisasi dan Umrah di platform global yang terhubung ke semua negara di dunia harus dapat diakses oleh orang-orang. setiap misi Haji harus membangun sistem digital yang menghubungkan operasi, layanan dan keuangan," pungkasnya.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2022
