“Saya pikir tidak ada salahnya Pemerintah membuat semacam unit kerja, ad hoc, secara institusi semacam KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menangani tentang pendobrakan kemiskinan dan mengubah masyarakat miskin ini,” katanya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Baca juga: Menteri PANRB Silaturahmi ke Sri Sultan HB X, DIY ‘Pilot Project’ Reformasi Birokrasi Pengentasan Kemiskinan
Emrus menilai komitmen pengentasan kemiskinan yang telah diutarakan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan, belum mampu direalisasikan hingga ke level terbawah. Sejumlah strategi dan program perubahan sosial yang dicanangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masih belum optimal untuk memberdayakan masyarakat miskin, terutama di daerah tertinggal.
“Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, bagus sekali Presiden mengatakan itu. Cuma, pada level di bawahnya belum terwujud secara optimal,” ucapnya.
Baca juga: Presiden Ecosoc sebut pengentasan kemiskinan China layak dipelajari
Oleh karena itu, lanjutnya, dibutuhkan unit kerja baru yang mampu memberdayakan pengetahuan, keterampilan dan sikap hingga perilaku dari masyarakat miskin. Anggota unit khusus pengentasan kemiskinan yang dinilainya tepat adalah tokoh-tokoh dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
“Nah siapa yang diangkat untuk menjadi anggota unit? LSM yang idealis, pimpinannya juga LSM yang idealis,” ucapnya.
Baca juga: Bupati: Pemerintah tingkatkan kualitas 292 rumah tidak layak huni
Lebih lanjut Emrus menuturkan, kemiskinan merupakan produk sosial dan bukan kehendak dari individu yang berada di posisi miskin. Ia melihat kemiskinan sebagai output dari sistem sosial yang berlaku di suatu negara atau kehidupan bermasyarakat.
Selain itu, ia juga menilai bahwa masyarakat miskin tidak memiliki kesempatan untuk berkembang karena tidak memiliki peluang yang besar untuk mengubah hidup. Hal tersebut lantaran orang dengan status sosial menengah ke atas lebih menguasai banyak faktor untuk keluar dari jerat kemiskinan.
Baca juga: Baznas gandeng BNPP-TNI bantu pengentasan kemiskinan di perbatasan
Ia mencontohkan, masyarakat menengah ke atas lebih mempunyai ilmu dibandingkan masyarakat miskin, sehingga masyarakat menengah ke atas bisa lebih menguasai pasar, cara mengolah lahan dan berbagai ilmu lainnya.
“Kemudian dari aspek eksternal, mereka menjadi terbiasa dengan kemiskinan karena sudah terbiasa, mereka cenderung menerima kondisi. Solusi yang terbaik adalah mereka diberdayakan dari berbagai aspek,” tutur dia.
Baca juga: Sri Mulyani: Dana Desa turunkan jumlah desa sangat tertinggal
Baca juga: Mendes PDTT upayakan BLT Dana Desa 2023 untuk pengentasan kemiskinan
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2022
