Sebelas rancangan Program kerja tersebut nantinya akan ditetapkan pada Rapat Kerja APPSI tahun 2023 tepatnya di bulan Februari di Provinsi Kalimantan Timur.
Ketua Dewan Pakar APPSI, Ryaas Rasyid, di Balikpapan, Kamis, mengatakan Ke-11 rancangan program kerja itu diantaranya, Seminar tentang RUU Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Polemik Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan dan Perkebunan, Seminar tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemulihan Ekonomi Lokal pasca Berakhirnya Relaksasi Kebijakan Ekonomi Nasional.
Selain itu juga rancangan program, Seminar tentang Tantangan Kepemimpinan dan Etika Pemerintah pasca Pilpres dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Workshop Kerja Sama Antar Daerah dalam Rangka Kemandirian Pangan, Rapat Pengurus Anggota APPSI dan Seminar akhir tahun membahas masalah-masalah strategi nasional.
Baca juga: Gubernur Kaltim pimpin APPSI gantikan Anies Baswedan
Baca juga: APPSI ungkap peraturan "DMO" tak banyak pengaruhi kelangkaan minyak
"Sebelas rancangan program kerja 2023, termasuk di dalamnya program kerja yang tertunda akibat pandemi COVID-19 di Indonesia," kata Ryaas Rasyid saat memaparkan rencana kerja APPSI pada Pra Rakornas APPSI masa bakti 2022-2023.
Ia mengatakan pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia selama hampir tiga tahun, berdampak tertundanya sejumlah agenda pembangunan, termasuk juga program kerja APPSI.
“Karena pandemi ini, kita mengalami kesulitan dalam merealisasikan program-program kerja yang telah kita sepakati pada 2020 lalu,” ungkap Ryaas Rasyid.
Meski saat ini status pandemi belum resmi dicabut pemerintah, APPSI tetap menjalankan program kerja yang telah disepakati. Terlebih pada tahun depan diprediksi kondisinya membaik, sehingga dapat melanjutkan program kerja yang tertunda.
“Meski masih ada korban di beberapa daerah, tapi saya yakin, kalau situasinya normal terus, kita bisa keluar dari pandemi ini,” ujar Rasyid.
Dia mengungkapkan, tugas Gubernur Isran Noor selaku Ketua Umum APPSI 2022-2023 cukup berat karena menjelang gelaran pemilu serentak pada 2024 mendatang. Banyak isu-isu yang harus direspon, termasuk di dalamnya terkait netralitas ASN.
"Nanti kita bahas isu tersebut, karena ASN mempunyai hak pilih dan mereka juga perlu tahu seperti apa pilihannya," ucap Rasyid.
Menurut dia, tidak hanya ASN, rakyat juga harus tahu siapa diantara calon calon yang maju menjadi calon kepala daerah atau presiden, merupakan pilihan yang terbaik. Pemimpin juga harus pintar dan memahami masalah serta berani mengambil keputusan.
"Seperti Pak Isran ini, saya tidak memuji tapi orang ini hebat, komitmen sejak dulu dan berani," ujarnya.*
Baca juga: APPSI harapkan kebijakan adil program digitalisasi pasar
Baca juga: Kemenpan RB-Asosiasi Pemerintah Daerah bentuk tim soal tenaga honorer
Pewarta: Arumanto
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
