Hal ini merupakan upaya dalam mendukung keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur daerah, dan mendorong ketertarikan pemerintah daerah untuk menggunakan skema KPBU .....Jakarta (ANTARA) - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan United States Agency for International Development (USAID) berkolaborasi mendorong pemerintah daerah (pemda) membangun infrastruktur berkelanjutan di daerah.
Dalam pantauan secara daring di Jakarta, Senin, kolaborasi yang dilakukan, yakni penyelenggaraan seminar hybrid bertajuk “Sharing Session : Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)” di Malang, Jawa Timur, Senin.
Melalui kolaborasi ini, Direktur Bisnis PT PII Andre Permana berkomitmen untuk menyebarluaskan pemahaman dan pengetahuan mengenai skema pembiayaan KPBU, serta memberikan kepastian penjaminan pemerintah pusat terhadap pemda dalam upaya membangun infrastruktur.
Baca juga: Bappenas: Pembiayaan alternatif diperlukan untuk bangun infrastruktur
“Hal ini merupakan upaya dalam mendukung keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur daerah, dan mendorong ketertarikan pemerintah daerah untuk menggunakan skema KPBU dan berbagai fiscal tools kementerian lainnya, seperti penjaminan dan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi/ Project Development Facility (PDF) dan membantu merealisasikan penyediaan infrastruktur APJ di daerahnya,” kata Andre.
Dia berharap kehadiran KPBU sebagai alternatif pembiayaan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu, serta mampu menjadi alternatif sumber pendanaan dalam upaya penyediaan infrastruktur, selain dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Kegiatan ini kami harapkan dapat memberikan pemahaman kepada peserta mengenai konsep dasar dan mekanisme umum skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur daerah dan potensi skema KPBU sebagai solusi untuk membantu pemerintah daerah dalam mendorong penyediaan infrastruktur di daerah”, ujar Andre.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia Mark Newton menyampaikan, pihaknya melalui Sustainable Energy for Indonesia’s Advancing Resilience (SINAR) mendukung upaya pemerintah Indonesia memenuhi target di bidang energi terbarukan dan efisiensi energi seraya mendorong pembangunan rendah karbon.
“Melalui lokakarya hari ini tentang mekanisme pendanaan kerja sama pemerintah dan badan usaha, USAID- SINAR mendukung komitmen dan kemampuan pemerintah daerah di Indonesia dalam merangkul sektor swasta untuk berperan mengatasi krisis iklim”, Jelas Mark.
Baca juga: Kemenkeu : Pembiayaan alternatif jadi pilihan di tengah gejolak global
Sementara itu, Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas Sri Bagus Guritno menyampaikan, saat ini APBN hanya dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur sebesar 37 persen, dari kebutuhan sebesar Rp6.445 triliun untuk mengejar target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Kemampuan APBN hanya 37 persen saja. Dengan itu, perlu inovasi melalui skema pembiayaan alternatif salah satunya dengan KPBU,” kata Sri Bagus Guritno.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022
