Dalam upaya menurunkan risiko stunting, pemerintah antara lain mencanangkan program penguatan bimbingan perkawinan, pencegahan perkawinan anak, dan revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (8/11).
Sebagaimana dikutip dalam siaran pers BKKBN yang diterima di Jakarta, Kamis, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa angka kasus stunting di Kabupaten Temanggung pada 2021 masih 20,52 persen dan pemerintah menargetkan angka kasus stunting bisa turun menjadi 14 persen pada 2024.
Dia juga mengatakan bahwa di wilayah Kabupaten Temanggung pada 2021 masih ada 499 kasus pernikahan pada usia anak.
Guna menurunkan risiko kasus stunting akibat perkawinan pada usia anak, pemerintah meningkatkan kegiatan pendidikan serta pendampingan bagi remaja. Selain itu, pemerintah melakukan intervensi gizi pada remaja.
"Kami sisir mulai dari faktor yang paling dasar, yaitu menyehatkan remaja-remaja yang nantinya akan menjadi ibu rumah tangga, antara lain dengan pembagian tablet tambah darah," kata Muhadjir.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan bahwa Tim Pendamping Keluarga (TPK) telah diturunkan untuk menjalankan program-program penurunan risiko stunting, termasuk pencegahan pernikahan pada usia anak.
Dia mengemukakan bahwa perempuan yang menikah pada usia anak, saat organ reproduksinya belum siap untuk kehamilan, berisiko melahirkan anak stunting.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Widwiono mengatakan bahwa kasus perkawinan pada anak di wilayah Jawa Tengah perlahan menurun setelah BKKBN menggandeng tokoh dan pemuka agama untuk mendukung penyuluhan mengenai penurunan risiko stunting melalui pencegahan perkawinan pada usia anak.
Baca juga:
Kemenko PMK: Revitalisasi KUA tekan perkawinan anak dan stunting
KPPPA: Angka perkawinan anak di 21 provinsi di atas angka nasional
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2022
