Ketua Tim Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Hotman Tambunan dalam keterangan tertulis yang dibagikan kepada ANTARA di Jakarta, Jumat, mengatakan dalam kegiatan pengawasan itu dilakukan bersama-sama dengan Komite Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Lampung Selatan.
"Dalam kegiatan itu kami sampaikan perlunya KP3 mengawasi peredaran pupuk bersubsidi di Lampung Selatan agar tidak diselewengkan mulai dari tingkat distributor hingga ke kios-kios sehingga sampai ke tangan petani," tutur Hotman.
Menurut dia, KP3 memiliki tugas mengecek ketersediaan pupuk bersubsidi yang ada di Lampung Selatan agar petani mendapatkan alokasi pupuk dengan mudah ketika membutuhkan nya.
Hotman juga menyoroti peran KP3 Lampung Selatan yang belum pernah melakukan pengujian kualitas pupuk subsidi.
Baca juga: PT Pupuk Indonesia apresiasi Polda Lampung ungkap penyalahgunaan pupuk
Baca juga: Anggota Ombudsman RI soroti pendataan penerima pupuk bersubsidi
"Pengujian kualitas pupuk sangat perlu untuk menguji kualitas pupuk subsidi yang beredar di Lampung Selatan karena merupakan tugas dan kewenangan nya," kata mantan pegawai KPK itu.
Senada dengan Hotman, mantan penyidik dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harapan menekankan ketersediaan pupuk subsidi harus dicek berkala, termasuk tempat penyimpanan pupuk haruslah sesuai standar.
Dari pengecekan yang dilakukan ke salah satu kios pupuk bersubsidi di Lampung Selatan ditemukan tempat penyimpanan pupuk bersubsidi belum sesuai standar.
"Terkait temuan ini, kami meminta kepada perwakilan PT. Pupuk Indonesia yang hadir segera memperbaiki sekaligus mengecek kios yang lain agar tempat penyimpanan sesuai standar," ujarnya.
Tim Satgasus Pencegahan Korupsi bersama KP3 dan perwakilan PT. Pupuk Indonesia juga melakukan pengambilan sampel terkait kualitas mutu pupuk subsidi yang beredar di wilayah Lampung Selatan untuk diuji di Laboratorium Balit Tanah Kementan RI.
Yudi menambahkan, kegiatan pengawasan dan koordinasi ini merupakan penugasan langsung dari Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang menginginkan agar pupuk bersubsidi tepat sasaran guna mendukung ketahanan pangan nasional.
Kegiatan pengawasan ini dilakukan secara bersamaan dan paralel di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Baca juga: Data penyaluran pupuk diharapkan lebih akurat dengan Permentan 10/2022
"Harapannya KP3 di kabupaten kota lainnya juga melakukan hal yang sama yaitu pengecekan ketersediaan pupuk, peredaran pupuk hingga uji kualitas pupuk bersubsidi sehingga sesuai yang dibutuhkan petani dan tepat sasaran," tuturnya.
Kegiatan pengawasan dan koordinasi ini dihadiri pula oleh perwakilan pemerintah daerah Lampung Selatan, dan anggota Tim Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
