Ruang dialog itu diberikan kepada semua pihak tak terkecuali bagi para mahasiswa, katanya dalam keterangan yang diterima di Palangka Raya, Rabu.
"Kami siap menerima masukan maupun kritik yang bersifat konstruktif dalam kerangka bersama membangun Kalimantan Tengah, maka forum yang tepat adalah forum dialog," terangnya.
Baca juga: Gubernur: Pameran Inovasi Kalteng sarana siswa unjuk karya & prestasi
Dalam dialog tersebut pihaknya pun berkesempatan menjelaskan apa saja yang telah, sedang dan akan dilakukan, termasuk mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi.
"Masukan-masukan tersebut sangat penting didapat khususnya dari kaum intelektual mahasiswa," jelas dia.
Ia mengatakan, dia maupun Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, tentu tidak akan mampu memuaskan semua pihak dalam membangun Kalimantan Tengah. Untuk itu pihaknya setiap saat senantiasa menyediakan ruang dialog, serta menerima berbagai masukan.
Baca juga: Gubernur serahkan 10.000 paket sembako bagi korban banjir di Kobar
"Gubernur adalah pelayan rakyat, tugasnya menyerap aspirasi, mendengar dan melihat langsung setiap denyut kehidupan rakyatnya. Selanjutnya bagaimana membuat langkah-langkah dan kebijakan yang berpihak pada rakyat, tentu dengan dukungan semua unsur dan elemen masyarakat, termasuk kaum intelektual," tegasnya.
Diketahui Senin (14/11), aksi gabungan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Merdeka (GERAM) Jilid III di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah berakhir ricuh dan adanya ketidakpuasan, sehingga selanjutnya diwacanakan akan ada konsolidasi akbar jilid IV.
Tema dari aksi yang dilakukan tersebut adalah evaluasi kinerja gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Terkait hal tersebut, Sugianto mengatakan, yang pihaknya pahami adalah para mahasiswa yang kritis tersebut akan membawa data-data sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah.
Baca juga: Danrem 102 Panju Panjung terima gelar Adat Dayak saat HUT TNI
"Untuk itu saya siap dan terbuka mendengarkan dan berdialog, maka tempat yang tepat adalah di sebuah ruangan atau aula yang memadai, bukan di jalanan," tegasnya.
Adapun terkait informasi wacana konsolidasi akbar jilid IV, pihaknya menilai bahwa hak untuk menyampaikan pendapat di negara demokrasi dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.
Hanya saja menurutnya, alangkah lebih baik dan bijak jika disalurkan melalui mekanisme yang benar dan damai tanpa menimbulkan kekisruhan. Gubernur memastikan, bahwa ruang dialog dibuka selebar-lebarnya untuk berdiskusi bagaimana membangun Kalimantan Tengah agar semakin baik dan bermartabat.
Baca juga: Masyarakat Kalteng antusias saksikan parade atlet mancanegara UCI MTB
Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022
