DPRD DKI dukung penuh tiga program prioritas APBD 2023

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengaku optimistis ketiga program prioritas akan berjalan maksimal, mengingat adanya bentuk dukungan dari pemerintah pusat, seperti pemberian pinjaman melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk merealisasikan program pencegahan banjir.

Baca juga: Paripurna DPRD DKI tetapkan Perda APBD 2023 senilai Rp83,7 triliun

"Saya optimis karena kali ini Pj Gubernur juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, bukan hanya izin untuk normalisasi kali dan sungai, tapi juga uang dari pusat turun untuk tangani banjir, para ahli dan menteri juga turun langsung. Jadi saya yakin program berjalan optimal," ujar Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.

APBD Tahun Anggaran 2023 disepakati DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp83,78 triliun meningkat jadi Rp1,2 triliun dari MoU penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Kenaikan tersebut dikarenakan adanya proyeksi peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2022 yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp6,7 triliun menjadi Rp7,9 triliun.

Rincian Ringkasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu Pendapatan Daerah sebesar Rp74,38 triliun dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9,40 triliun, sementara Belanja Daerah sebesar Rp74,61 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp9,16 triliun.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menjelaskan, APBD 2023 difokuskan pada tiga program prioritas dengan alokasi sebesar 41,27 persen APBD melalui belanja dan penyertaan modal daerah.

Rinciannya, 12,22 persen untuk pengendalian banjir atau sebesar Rp10,238 triliun, 17,04 persen untuk penanganan kemacetan atau sebesar Rp14,276 triliun, serta 12,01 persen untuk antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi atau Rp10,062 triliun.

Baca juga: Heru minta kebijakan penganggaran 2023 dilakukan melalui TAPD