"Pada tahun kedua pelaksanaan RAN PE, hal yang paling menonjol adalah tingginya semangat pemerintah daerah mengimplementasikan RAN PE lewat aksi yang relevan sesuai kepentingan, kekhasan, dan potensinya," kata Kepala BNPT Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Boy Rafli Amar melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Mantan Kapolda Papua tersebut berharap semangat kolaborasi dari pemerintah daerah terus dipelihara hingga ke tingkat akar rumput demi penguatan pelaksanaan RAN PE sehingga menghasilkan manfaat dengan cakupan yang lebih luas.
Baca juga: BNPT kedepankan prinsip HAM implementasikan RAN PE di Indonesia
Baca juga: RAN-PE 'mengikat' dan harus dilaksanakan untuk bangun deteksi dini
"Kita perlu meningkatkan inisiasi dan kolaborasi yang baik tersebut sehingga daerah-daerah lain dapat pula melakukan langkah yang sama," kata dia.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pilar III Sekber RAN PE Rina Soemarno mengatakan kepentingan masyarakat di tingkat nasional turut menjadi fokus aksi kegiatan itu.
"Guna menguatkan kemitraan di tingkat nasional, kami menyelenggarakan pertemuan membahas pembentukan Forum Kemitraan Nasional (FKN) antara pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat," ujar Rina.
Sebagai informasi, sejumlah daerah telah memiliki regulasi atau kebijakan implementasi rencana aksi di daerah. Beberapa di antaranya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Kota Surakarta (Jawa Tengah).
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
