Pelaksanaan intervensi spesifik dan intervensi sensitif harus dilakukan secara tepat sasaranJakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam penanganan stunting harus dilakukan secara tepat sasaran guna mendukung penurunan prevalensi stunting.
"Pelaksanaan intervensi spesifik dan intervensi sensitif harus dilakukan secara tepat sasaran," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto dihubungi di Jakarta, Selasa.
Agus menjelaskan bahwa menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting disebutkan intervensi gizi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.
"Misalkan, pada balita antara lain, pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan, suplementasi vitamin A, suplementasi mikronutrien dan suplementasi zinc dan besi," katanya.
Sementara intervensi gizi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.
"Misalkan, pencegahan dan pengobatan balita yang sakit, tata kelola kasus malnutrisi akut sedang dan berat, penyediaan air dan sanitasi, pemberian obat cacing," katanya.
Baca juga: Kemenko PMK: Penurunan stunting harus dilakukan secara integratif
Baca juga: Kemenko PMK: Pelaku perjalanan agar disiplin menerapkan prokes
Untuk mendukung percepatan penurunan prevalensi stunting maka perlu dilakukan pendataan terkait kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
"Misalkan pada intervensi spesifik perlu didata apakah konsumsi tablet penambah darah pada ibu hamil masih rendah, apakah sudah ada kebijakan daerah yang mendukung ASI eksklusif, apakah peningkatan pelayanan di posyandu sudah dioptimalkan dan lain sebagainya," katanya.
Sementara itu, pada pelaksanaan intervensi sensitif, kata dia, perlu dilakukan pendataan apakah akses air minum dan sanitasi sudah optimal, apakah keluarga risiko stunting telah mendapatkan bantuan sosial dan lainnya.
Melalui pendataan tersebut, kata dia, maka tindak lanjut untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin ditemukan di lapangan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
"Dengan demikian, pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif akan berjalan dengan maksimal guna mendukung percepatan penurunan prevalensi stunting," katanya.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan prevalensi kekerdilan atau stunting harus turun sebesar tiga persen per tahun hingga menjadi 14 persen pada 2024.
"Prevalensi stunting saat ini sebesar 24,4 persen sementara pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024. Dengan demikian maka untuk mengejar target tersebut seluruh pemangku kepentingan harus berupaya menurunkan prevalensi stunting sebanyak tiga persen per tahun," kata Muhadjir.
Baca juga: Kemenko PMK: Program eliminasi TB perlukan peran aktif komunitas
Baca juga: Kemenko PMK tekankan pentingnya pencegahan anemia pada ibu hamil
Baca juga: Kemenko PMK minta masyarakat memperkuat penerapan pola hidup sehat
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2022
