"Saya mendukung usulan-usulan dari BPBD untuk menambah anggaran kebencanaan," kata Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi pada Hari Karya Pegiat Kebencanaan (HKPK) yang diadakan di halaman Kantor BPBD Kaltim, Samarinda, Selasa.
Hadi mengatakan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan calon ibu kota negara, sehingga sejumlah potensi bencana harus bisa diminimalisir, sebab jika bencana itu terjadi maka Kaltim dianggap tidak sigap dalam menanggulangi bencana.
Baca juga: BNPB ingatkan Kaltim harus tetap waspada potensi bencana
Oleh karena itu, diperlukan anggaran semaksimal mungkin agar Provinsi Kaltim termasuk daerah sigap menghadapi bencana.
"Mau Rp100 miliar atau Rp200 miliar silakan, ini perlu disampaikan," tuturnya.
Hadi mengatakan peristiwa alam yang terjadi di wilayah Kaltim secara umum bukan termasuk bencana besar jika dibandingkan dengan tempat yang lain. Sebab, secara geografis posisi Kaltim jauh dari ring of fire dan lempeng.
Baca juga: Bappenas ungkap enam wilayah Kaltim masuk kriteria rawan bencana
Namun demikian, Hadi tetap mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada, karena berdasarkan informasi dari BMKG cuaca ekstrem ini masih berlangsung sampai bulan Februari 2023.
"Untuk para relawan kami ucapkan terima kasih telah berjuang maksimal dalam berbagai peristiwa dan musibah di Kaltim baik longsor, banjir maupun kejadian lainnya," kata Hadi.
Khusus peristiwa kebakaran, Hadi memberikan apresiasi kepada para relawan, karena banyak permukiman yang terjadi kebakaran dalam gang, di mana mobil pemadam tidak bisa masuk.
Baca juga: BPBD peringatkan warga potensi bencana akibat cuaca ekstrem
"Gerak cepat para relawan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana sepeda motor itu bisa melakukan pencegahan sebelum terjadi kebakaran yang lebih besar," kata Hadi.
Pewarta: Arumanto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2022
