tengkes itu bukan sebuah aibBanda Aceh (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Farid Nyak Umar meminta Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh serius menangani persoalan tengkes (stunting) di Ibu Kota Provinsi Aceh itu.
"Kita mendorong Pemko Banda Aceh memberikan perhatian serius terhadap penanganan 'stunting' (tengkes), harus benar-benar dapat ditekan," kata Farid Nyak Umar, di Banda Aceh, Senin.
Farid menegaskan, permasalahan tengkes merupakan isu nasional yang harus menjadi atensi khusus dari pemerintah kota untuk menangani sebaik mungkin dengan melibatkan seluruh pihak terkait (stakeholder).
Berdasarkan data dari studi survei gizi, prevalensi tengkes di Indonesia tercatat 24,4 persen. Sementara angka prevalensi tengkes di Aceh mencapai 33,2 persen (data 2021) dan Kota Banda Aceh sekitar 7,4 persen
Karena itu, kata Farid, menjadi penting bagi pemerintah bersama dengan pihak terkait agar berupaya menekan angka tengkes tersebut.
Baca juga: Desa di Aceh wajib gunakan dana desa untuk tangani tengkes
"Untuk Banda Aceh, bisa melibatkan akademisi, ulama dan tokoh masyarakat guna memberikan edukasi kepada warga terkait tengkes itu," ujarnya.
Selain itu, lanjut Farid, dalam rangka menurunkan angka tengkes itu, pemerintah diminta dapat memberdayakan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) atau fasilitas kesehatan lainnya guna melakukan deteksi awal.
Hal itu perlu dilakukan karena besar kemungkinan masih banyak anak-anak yang belum terdeteksi dan untuk mempercepat prosesnya, pemerintah harus melibatkan tokoh masyarakat gampong (desa).
Selanjutnya, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa tengkes itu bukan sebuah aib dan pemerintah sudah memiliki program untuk menangani permasalahan ini.
"Kalau kita merasa anak kita 'stunting', maka laporkan segera kepada penyelenggara kesehatan, sehingga bisa diberikan edukasi oleh pihak terkait," kata Farid.
Baca juga: Aceh jadikan Hari Gizi 2023 sebagai momentum penurunan tengkes
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2023
