Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyampaikan pagu alokasi anggaran untuk tahun 2023 sebesar Rp2,99 triliun.

"Pagu Kemendes PDTT untuk 2023 ini sedikit mengalami kenaikan dari 2022 yang sebesar Rp2,97 triliun," ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Dari total pagu alokasi itu, Mendes PDTT menyampaikan, sebesar Rp199,18 miliar atau setara dengan 6,65 persennya terkena penyesuaian otomatis anggaran (automatic adjustment). Sehingga pagu efektif setelah automatic adjustment sebesar Rp2,79 triliun.

"Terkait dengan automatic adjustment ini sudah kita upayakan semaksimal mungkin untuk tidak mengganggu program-program yang bersentuhan dengan kebutuhan warga masyarakat," kata Gus Halim, demikian ia biasa disapa.

Ia memaparkan, automatic adjustment diambil dari belanja pegawai yang dapat diefisiensikan seperti belanja honor output kegiatan, perjalanan dinas, paket pertemuan, belanja barang operasional dan non operasional, dan belanja modal.

"Insya Allah apa yang sudah menjadi program-program yang bersentuhan langsung dengan warga masyarakat, baik daerah transmigrasi, wilayah desa dan pedesaan, daerah tertinggal tetap sesuai," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Mendes PDTT juga menyampaikan bahwa realisasi serapan anggaran tahun 2022 mencapai Rp2,87 triliun atau 96,50 persen dari total pagu senilai Rp2,97 triliun.

"Total sisa anggaran pada 2022 yang belum terserap Rp104,33 miliar yang hampir seluruhnya itu adalah dana yang berasal atau bersumber dari PHLN (pinjaman dan hibah luar negeri)," paparnya.

Ia mengemukakan, dana yang bersumber dari PHLN itu masih ada penundaan atau tertundanya no objection letter dari donor yang proses penerbitannya memang memakan waktu yang lama.

"Tentu ini akan menjadi catatan kita, catatan kami pada tahun anggaran 2023 yang akan datang ada perhatian khusus untuk dana PHLN," tuturnya.
 

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023