"Saksi harus militan dan loyal kepada PDI Perjuangan. Harus berdedikasi, punya daya juang tinggi, dan paham tata aturan kepemiluan di tingkat TPS," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Senin.
Penegasan itu disampaikan Adi di depan jajaran kader dan pengurus PDIP tingkat kecamatan dan kelurahan, juga organisasi sayap PDIP saat Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab) PDIP di Gedung Wanita, Surabaya, Minggu (5/3) malam.
Rakorcab dihadiri Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Whisnu Sakti Buana, Wakil Sekretaris Jordan Bataragoa, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Selain itu pimpinan dan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, dan DPRD Jawa Timur.
Menurut Adi, kader-kader PDIP Surabaya semakin memantapkan diri untuk menyongsong Pemilu 14 Februari 2024, salah satunya dengan mempersiapkan saksi sejak dini sebaik mungkin. Sebanyak 16.320 orang saksi akan direkrut dan ditugaskan untuk menjaga 8.160 TPS
"Kompetensi saksi PDI Perjuangan menjadi kunci kerja finishing untuk memenangkan Pemilu 2024. Seluruh kerja keras kader-kader banteng selama ini, tiap hari tiada henti turun ke masyarakat, adalah mengamankan suara di TPS. Jangan sampai satu suara pun pemilih PDI Perjuangan yang hilang. Mari jaga sebaik mungkin," kata Adi, yang juga Ketua DPRD Kota Surabaya.
"Mari kawal Pemilu yang demokratis, luber dan jurdil. Agar hak politik warga masyarakat yang dijamin konstitusi dapat difasilitasi dengan sebaik-baiknya pada pesta demokrasi nanti," kata dia.
Untuk itu, lanjut dia, PDIP Surabaya memastikan untuk memberi pelatihan bagi seluruh saksi agar bisa bekerja dengan kompetensi yang memadai. "Kami akan latih semua saksi TPS mengenai standar kepemiluan. Juga menggembleng loyalitas, dedikasi dan daya juang serta militansi para saksi," kata Adi.
Adi menegaskan, PDIP Surabaya sama sekali tidak menghiraukan isu-isu penundaan Pemilu karena instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sangat jelas, bahwa seluruh kader-kader banteng harus mempersiapkan barisan, solid dan bergerak, untuk mencetak kemenangan tiga kali berturut-turut alias hatrick.
"Sesuai konstitusi UUD 1945, bahwa Pemilu digelar 5 tahun sekali. Kami taati konstitusi, tidak alasan untuk menunda Pemilu. Pemilu harus tetap digelar 2024," kata Adi.
Selain itu, kata dia, tahapan Pemilu juga terus dijalankan oleh KPU selaku penyelenggara, sekalipun ada keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda Pemilu tahun 2025.
Faktanya, saat ini sedang dilakukan coklit atau pencocokan dan penelitian pemilih oleh petugas Pantarlih yang dibentuk KPU di seluruh rumah penduduk.
"Kader-kader PDI Perjuangan Surabaya holopis kuntul baris, terus bergerak dan menjaga kesolidan menyongsong Pemilu 14 Februari 2024. Hanya dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin akan memenangkan Pemilu dengan suara yang meyakinkan," kata Adi.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023
