Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun langsung merenegosiasikan kontrak karya PT Freeport Indonesia agar lebih memberikan manfaat kepada negara, khususnya masyarakat setempat. Demikian pernyataan yang disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), dan Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) di Jakarta, Selasa. Presiden juga diminta mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) guna membentuk tim investigasi independen terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan Freeport. Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad mengatakan, rencana pemerintah merenegosiasikan kontrak Freeport cenderung hanya bertujuan meningkatkan pendapatan pemerintah. "Renegosiasi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat Papua," katanya. Karena itu, Presiden perlu turun langsung merenegosiasikan kontrak tersebut. Sedang tim independen, menurut Chalid, bertugas melakukan investigasi dan audit khususnya pada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, lingkungan, dan sosial budaya. Anggota tim independen bisa dari kalangan pakar atau akademisi. Pemerintah telah membentuk tim audit antardepartemen dengan anggota antara lain Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Keuangan, dan Mabes Polri. Tim antardepartemen mengkaji lima hal yakni produksi, penerimaan negara, dana pengembangan masyarakat (community development), lingkungan, dan keamanan. Kini, tim sedang memfinalisasi hasil kerjanya.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006