Presiden juga menugasi Menteri Kesehatan melakukan RUU Kesehatan, yang bisa memberikan suatu jawaban solusi untuk melakukan penataan, perbaikan, dan penyempurnaan sistem pelayanan kesehatan kitaJakarta (ANTARA) - Juru bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Mohammad Syahril optimistis transformasi kesehatan yang disertai dengan realisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dapat melahirkan penyempurnaan dalam sistem layanan kesehatan di Indonesia.
"Kita harus yakin dengan potensi bangsa kita, harus yakin, dokter kita hebat-hebat, rumah sakit kita bagus-bagus. Kekurangan yang ada, kami lakukan dengan transformasi kesehatan," kata Mohammad Syahril yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Transformasi kesehatan di Indonesia terdiri atas enam pilar yakni pada layanan primer melalui revitalisasi puskesmas dan posyandu yang tersebar di seluruh Indonesia untuk melayani promotif dan preventif seluruh siklus hidup.
Transformasi layanan rujukan untuk penanggulangan stroke, kanker, dan ginjal, kata dia, lewat pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan spesialis. Transformasi sistem ketahanan kesehatan dengan cara memastikan ketersediaan obat-obatan, vaksin, dan alat diagnostik produk dalam negeri hingga sistem tenaga kesehatan cadangan dengan melibatkan fakultas kedokteran, politeknik kesehatan, dan Pramuka.
Baca juga: Transformasi layanan rujukan disiapkan untuk penyakit tak menular
Selanjutnya, kata dia, adalah transformasi sistem pembiayaan kesehatan yang akan membantu proses pembenahan anggaran dinas kesehatan agar tidak tumpang tindih seperti yang terjadi selama ini.
Transformasi SDM kesehatan untuk memenuhi rasio ideal antara dokter dan masyarakat 1:1.000. Fakta di Indonesia saat ini jumlah dokter sebanyak 101.476 melayani 273.984.400 orang. Artinya satu dokter melayani sekitar 2.700 orang.
Transformasi teknologi kesehatan menyiapkan platform teknologi kesehatan yang digunakan untuk merekam riwayat medis pasien secara digital. Semua Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) seperti rumah sakit, klinik, apotek, laboratorium, harus menggunakan format yang sama.
"Presiden juga menugasi Menteri Kesehatan melakukan RUU Kesehatan, yang bisa memberikan suatu jawaban solusi untuk melakukan penataan, perbaikan, dan penyempurnaan sistem pelayanan kesehatan kita," katanya.
RUU Kesehatan tersebut saat ini sedang dibahas secara intensif oleh Komisi IX DPR RI bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Baca juga: Kemenkes: Transformasi layanan primer perkuat RI hadapi pandemi lain
Syahril yang juga menjabat sebagai Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso mengemukakan postingan Joko Widodo pada 7 Maret 2023 terkait masyarakat Indonesia yang lebih memilih berobat ke luar negeri setiap tahun, menjadi kesempatan bagi Kemenkes untuk membedah lebih dalam persoalan pada layanan kesehatan yang terjadi di Tanah Air.
"Saya kira trending topic minggu ini yang diangkat Presiden Joko Widodo adalah satu kesempatan bagi kami membedah lebih jauh," katanya.
Syahril mengatakan jumlah penduduk Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri terbilang sedikit secara. Secara angka persentase berkisar 0,5 persen dari sekitar 270 juta jiwa populasi Indonesia.
"Data yang ada sekitar 1 juta di 2022 berobat ke luar negeri itu memang secara hitungan banyak. Tapi kalau persentasenya hanya 0,5 persen dari total populasi. Jadi lebih banyak warga Indonesia yang terlayani di Indonesia," katanya.
Baca juga: PB IDI ungkap faktor penyebab masyarakat pilih berobat ke luar negeri
Baca juga: Sandi khawatir masyarakat Indonesia banyak yang berobat ke luar negeri
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
