Proyek prioritas pertama di bidang pendidikan adalah berkaitan dengan pendidikan sekaligus pelatihan vokasi untuk industri 4.0Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah menargetkan serapan tenaga kerja lulusan vokasi menjadi sebesar 37,31 persen pada 2024.
"Tujuan lain dari program ini adalah untuk meningkatkan proporsi pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi," kata dia saat rapat koordinasi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, sebagaimana dikutip dari akun resmi Instagram @suharsomonoarfa di Jakarta, Jumat.
Lebih lanjut, dia menyampaikan proyek prioritas pertama di bidang pendidikan adalah berkaitan dengan pendidikan sekaligus pelatihan vokasi untuk industri 4.0.
Program ini bertujuan guna meningkatkan persentase lulusan pendidikan vokasi yang memperoleh pekerjaan dalam satu tahun pascakelulusan.
Suharso menyatakan target tersebut mengalami fluktuasi mengingat persentase lulusan vokasi yang mendapatkan pekerjaan, yakni pada 2020 sebanyak 26,27 persen, 20,64 persen pada 2021, dan 26,83 persen pada 2022.
Pada 2024, pemerintah meningkatkan target serapan tenaga kerja lulusan vokasi menjadi 37,31 persen.
Untuk proyek prioritas kedua adalah pembangunan science technopark dengan optimalisasi triple helix di empat universitas. Program ini bertujuan untuk membangun sarana inkubator bagi tenant yang ditargetkan selesai 100 persen pada tahun 2024.
Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas isu-isu strategis pendidikan yang terdiri dari tujuh poin.
Pertama adalah strategi intervensi revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi vokasi yang mendukung major project pendidikan dan pelatihan vokasi guna menyokong industri 4.0.
Kedua, pemenuhan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) dan pemanfaatan BOS. Ketiga, mengenai peningkatan cakupan penerima dan peningkatan unit cost program Indonesia pintar (PIP), lalu isu terkait kekurangan guru.
Poin pembahasan kelima ialah kebutuhan anggaran dan efektifitas pemanfaatan dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagai pendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
Kelima, peta jalan pengembangan digitalisasi pendidikan komprehensif.
"Terakhir, tata kelola dalam pemanfaatan alokasi beasiswa KIP kuliah, serta tata kelola pemanfaatan pendanaan yang bersumber dari LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dan alokasi yang bersumber dari DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) Kemdikbudristek," ucap Suharso.
Baca juga: Bappenas: vokasi digital strategi tingkatkan kapasitas SDM
Baca juga: Bappenas tekankan pentingnya pelatihan vokasi berbasis digital
Baca juga: Hadapi Industri 4.0, Kepala Bappenas akan perkuat pendidikan vokasi
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2023
