"Sampai hari ini Maret 2023 TPP belum dicairkan, padahal Itu hak yang harus diterima oleh para ASNKabupaten Bogor (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto mengakui kecewa terhadap pemerintah daerah setempat, karena sudah tiga bulan belum juga membayarkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) untuk para aparatur sipil negara (ASN).
"Sampai hari ini Maret 2023 TPP belum dicairkan, padahal Itu hak yang harus diterima oleh para ASN. Jangan sampai orang yang sudah bekerja dengan baik melayani masyarakat, lalu sampai harus menunggu keringat mereka kering baru dibayar," kata Rudy di Bogor, Kamis.
Ia khawatir, lambannya pencairan anggaran yang menjadi hak para pegawai itu berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Rudy pun meminta anggaran yang sudah disetujui oleh DPRD dalam APBD 2023 itu untuk segera dicairkan.
Selain itu, kata dia, beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan juga harus secepatnya dicairkan. Rudy mengaku mendapat banyak keluhan dari sejumlah ASN soal hal tersebut.
Baca juga: Ketua DPRD Bogor tekankan jangan ada lagi kesan pelayanan buruk
"Beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan segera dicairkan, agar masyarakat ketika memasuki hari raya Idul Fitri bisa menikmati infrastruktur yang baik," kata Rudy.
Ia juga mengingatkan salah satu fungsi APBD adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. APBD seharusnya bisa dicairkan lebih awal agar perputaran uang dapat dirasakan masyarakat. Terlebih, kata Rudy, untuk urusan belanja wajib yang mestinya sudah terjadwal setiap bulan.
"Sejak awal kami selalu ingatkan agar proses yang berkaitan administrasi diselesaikan di awal-awal tahun. Februari mestinya program sudah berjalan," imbuhnya.
Sementara, Kepala Bagian Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Achmad Wildan menyebutkan TPP akan dicairkan menjelang bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah.
"Insha Allah, minggu ini atau minggu depan sebelum puasa (TPP PNS dicarikan). Bismillah," kata Wildan.
Ia mengakui lambatnya pencairan TPP untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor terkendala beberapa persyaratan yang belum dilengkapi.
"Ada beberapa syarat dokumen yang harus dilengkapi dan sudah dilengkapi sekarang. Tinggal tunggu saja," ujarnya.(KR-MFS)
Baca juga: Ketua DPRD Bogor ingatkan pemkab hati-hati sikapi defisit Rp400 miliar
Baca juga: Ketua DPRD Bogor ingatkan Plt Bupati percepat realisasi kegiatan
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2023
