Undang-undang tersebut disahkan untuk menyelesaikan perdebatan berlarut mengenai apa nama bahasa nasional yang dituturkan rakyat Moldova.
Walaupun undang-undang dasar Moldova menyebut bahasa nasional negara tersebut adalah Bahasa Moldova, naskah deklarasi Kemerdekaan Moldova tahun 1991 saat memisahkan diri dari Uni Soviet menyebut bahasa resmi Moldova adalah Bahasa Romania.
Undang-undang tersebut diajukan oleh Partai Aksi dan Solidaritas (PAS), partai terbesar di Parlemen Moldova, supaya naskah konstitusi mereka konsisten dengan putusan mahkamah konstitusi pada 2013 yang menyatakan posisi deklarasi kemerdekaan lebih tinggi dari undang-undang dasar.
Beberapa kelompok masyarakat Moldova melihat pengesahan undang-undang tersebut sebagai upaya membetulkan kesalahan yang dibuat ketika Moldova masih menjadi bagian Uni Soviet.
Otoritas Soviet Moldova dahulu berusaha meneguhkan identitas Moldova yang terpisah dengan Romania, yang masih serumpun secara bahasa maupun budaya, salah satunya dengan menyebut bahasa nasional mereka sebagai Bahasa Moldova yang ditulis dengan aksara Kiril seperti bahasa Rusia.
Kubu oposisi parlemen dari partai komunis dan sosialis menggelar spanduk di ruang sidang parlemen untuk menyatakan penolakan mereka terhadap undang-undang tersebut.
"Undang-undang dasar Moldova: Negara Moldova, Orang Moldova, Bahasa Moldova," sebagaimana yang tertulis di salah satu spanduk.
Sebagian masyarakat Moldova menganggap bahasa mereka adalah Bahasa Romania, sementara kelompok masyarakat lain mau bahasa mereka disebut sebagai Bahasa Moldova.
Masalah bahasa tersebut meruncing di tengah usaha Pemerintah Moldova mengajukan diri untuk keanggotaan Uni Eropa dan memburuknya hubungan dengan Rusia setelah negara tersebut menginvasi Ukraina Februari tahun lalu.
Februari lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mencabut dekret dukungan Rusia kepada kedaulatan Moldova dalam penyelesaian masa depan wilayah sengketa pro-Rusia, Transdniestria, yang disahkan tahun 2012.
Dekret yang telah dicabut itu mewajibkan Rusia mencari cara menyelesaikan masalah separatisme di Moldova berdasarkan prinsip menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara itu, dan status netral Republik Moldova dalam menentukan status khusus untuk Transdniestria.
Sumber: Reuters
Baca juga: Separatis Moldova sebut telah gagalkan upaya pembunuhan pemimpin
Baca juga: Putin cabut dekrit pengakuan Moldova berdaulat di Transdniestria
Baca juga: Kremlin sebut hubungannya dengan Moldova semakin tegang
Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023
