Kepala Ombudsman Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti di Denpasar, Senin, menyampaikan bahwa tindakan korektif itu dirancang setelah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar.
"Pertama, Kepala Desa Sidakarya selaku atasan Terlapor II memberikan pembinaan kepada seluruh Kepala Dusun di Desa Sidakarya agar menggunakan asas kehati-hatian dalam hal pengurusan administrasi kependudukan," kata Sri.
Dalam tindakan korektif yang pertama itu, Ombudsman Bali bertujuan ingin fokus pembinaan di wilayah kejadian, sementara empat lainnya ditujukan kepada Disdukcapil Denpasar.
Sri mengatakan, terlapor I dalam hal ini Disdukcapil Denpasar agar melakukan perbaikan terhadap standar pelayanan, di mana hasil dalam pengecekan iris mata diberikan penanda, sehingga jelas pengecekan dilakukan pada tanggal berapa dan dimiliki oleh siapa.
Selanjutnya, Disdukcapil Denpasar melakukan perbaikan prosedur pelayanan terutama bagi penduduk yang sebelumnya tidak memiliki administrasi kependudukan wajib dilakukan verifikasi dan validasi.
"Karena ini sebenarnya dia menggunakan prosedur untuk penduduk rentan yang tidak mempunyai administrasi kependudukan sebelumnya, sehingga seharusnya kalau menggunakan mekanisme tersebut harus ada verifikasi dan validasi yang jelas sesuai aturan. Tapi ini bertemu pun tidak pernah tapi malah mau membantu dan mencarikan KK untuk ditumpangi," tutur Sri.
Tindakan korektif selanjutnya adalah terlapor I atau Disdukcapil Denpasar melakukan perbaikan sistem, terutama dalam sistem taringdukcapil.denpasarkota.go.id, sehingga dapat diketahui riwayat pengajuan tiap akun kepala keluarga.
Yang terakhir adalah Disdukcapil Denpasar diminta melakukan pembinaan kepada seluruh kepala dusun dan kepala desa di Kota Denpasar terkait aturan pelayanan administrasi kependudukan.
Kelima tindakan korektif ini kata dia, akan dipantau dalam waktu 30 hari, dan apabila tidak dilaksanakan oleh terlapor maka statusnya akan dinaikkan menjadi rekomendasi oleh Ombudsman RI.
Sebelumnya, atasan dari terlapor yang terlibat dalam kasus penerbitan administrasi palsu atas nama MNZ warga negara Suriah dan KR warga negara Ukraina ini sudah menyepakati bersama Ombudsman Bali.
Sri berharap, tak ada lagi kejadian maladministrasi serupa dengan cara perbaikan sistem sehingga tak ada celah yang dapat digunakan oknum untuk memanipulasi data.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023
