“Bagi saya, pertumbuhan ekonomi 5,3 persen (pada tahun 2022) itu penting, tapi jauh lebih penting adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023 pada Kamis yang dipantau secara virtual di Jakarta, Jumat.
Ketika reformasi 1998, dirinya menilai hanya ada dua keputusan besar, yakni dari sisi politik dan ekonomi.
Pada sisi politik, saat ini sistem demokrasi disebut sudah berjalan terlepas dari plus dan minus dari sistem tersebut.
“Presiden sudah berganti, Gubernur berganti, Menteri berganti, saya pun kalau tidak reformasi tidak mungkin jadi Menteri karena dari kampung. Namun yang tidak berganti adalah konglomerat, itu-itu terus,” ungkap dia.
Menurut Bahlil, meskipun reformasi telah mengeluarkan keputusan dari sisi ekonomi, keberadaan konglomerat yang tak berganti ke yang lain karena selama ini arah kebijakan negara tak konsisten untuk memfasilitasi mereka.
Untuk itu, lanjutnya, Presiden memerintahkan agar setiap investasi yang masuk harus mampu berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha daerah dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tingkat daerah supaya kue ekonomi daerah merata.
“Jangan orang Jakarta lagi, jangan lu lagi lu lagi. Ini yang melahirkan kecemburuan sosial. Gini rasio kita tak bisa terwujud (karena) 1 persen penduduk Indonesia menguasai akses ekonomi 50 persen. Jadi sampai kapan negara kita mau seperti ini?,” kata Kepala BKPM.
Dia turut mengingat masyarakat agar tidak menyalahkan orang Jawa meskipun sudah sejak Indonesia merdeka hingga tahun 2020 kuartal ke-3, investasi di Pulau Jawa lebih besar daripada di luar Pulau Jawa.
Hal ini menimbang Pulau Jawa memang sudah siap dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, energi, dan insentif fiskal.
Dirinya mengaku telah berbicara kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak menyamakan jumlah tax holiday antara Pulau Jawa dan luar Jawa.
Bagi Bahlil, hal tersebut memperlihatkan ketidakadilan mengingat fasilitas di luar Jawa belum sebagus di Pulau Jawa, sehingga semua investor lebih memilih untuk menanamkan modal di Pulau Jawa
Setelah ada perubahan pola di dalam pemerintahan, investasi di luar Pulau Jawa disebut sudah lebih besar dibandingkan di Pulau Jawa sejak tahun 2020 kuartal III hingga akhir tahun 2022 mengingat Presiden telah memerintahkan untuk membangun Indonesia sentris, bukan Jawa sentris.
Berdasarkan capaian realisasi investasi tahun 2022 sebesar Rp1.207,02 triliun, penanaman modal di luar Jawa mencapai 52,7 persen atau Rp636,3 triliun dan di Pulau Jawa sebesar Rp570,9 triliun atau 47,3 persen.
"Ini salah satu KPI (Key Performance Indicator) kami dari Presiden untuk dorong investasi berkualitas. Salah satu ciri investasi berkualitas itu perimbangan antara investasi di Jawa dan luar Jawa harus betul-betul terjadi," ucap Bahlil.
Baca juga: Presiden menyoroti dua masalah besar penghadang investasi di daerah
Baca juga: Bahlil berikhtiar realisasikan target investasi Rp1.400 triliun
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
