"Ada hal inovatif dan betul-betul kearifan lokal, tapi bisa direplikasi oleh tempat lain, yaitu pengelolaan usaha lapak UMKM dengan sistem komunal. Ini bagus dan harus diviralkan," ujar Mendes PDTT dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Mendes PDTT harap Idul Fitri dongkrak perputaran uang di desa
Ia mengemukakan sistem komunal yang diterapkan BUMDesa itu, yakni setiap lapak UMKM dikelola oleh 10 kepala keluarga (KK) dengan waktu jaga yang ditentukan dan penghasilan dibagi rata.
Dalam sistem komunal itu, lanjut dia, setiap KK berkesempatan untuk berdagang memanfaatkan lapak itu selama delapan hari.
"Sehingga, siapapun, hari apapun pengunjung dalam keadaan apapun nggak ada masalah, sama-sama menguntungkan," tuturnya saat kunjungan kerja BUMDesa Mekar Sembada Mulya Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Menurutnya, sistem komunal sangat erat dengan budaya desa, yakni kerukunan. Diharapkan desa-desa lain dapat menerapkan sistem tersebut, dengan menyesuaikan potensi yang dimiliki.
"Kerukunan, keguyuban, keakraban itu khas desa, harus kita amplifikasi ke tempat-tempat lain, sehingga bisa menjadi contoh bagus dari Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang," tutur Gus Halim, sapaan lekatnya.
Baca juga: Mendes PDTT sebut program Tekad percepat pencapaian SDGs desa
Baca juga: Mendes PDTT: Budaya jadi basis utama dalam pembangunan desa
Ia mengatakan ide lapak komunal itu berasal dari hasil diskusi seluruh pihak, seperti kepala desa, pengurus BUMDesa, dan masyarakat setempat.
Gus Halim yakin budaya yang dijunjung tinggi, termasuk musyawarah tersebut akan mempercepat terwujudnya capaian pembangunan desa.
"Ini semakin menjanjikan, masa depan desa semakin bagus untuk masa yang akan datang," ucapnya.
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023
