Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Dolly Syahbana mengungkapkan sulitnya menelusuri ribuan kepala keluarga (KK) miskin ekstrem sesuai data pemerintah pusat.
Sebelumnya di Banjarmasin, Selasa, Pemerintah Pusat mengeluarkan data terbaru untuk penduduk miskin ekstrem di Kota Banjarmasin sebanyak 8.333 KK.
Sedangkan, data yang dipegang Pemkot Banjarmasin sekitar 5.706 KK, ada selisih ribuan dari data pemerintah pusat tersebut.
Menurut Dolly, penyelarasan data ini terus dilakukan maksimal oleh Pemerintah Kota, utamanya menelusuri selisih data dari Pusat yang cukup banyak itu.
Baca juga: Indef: 419 ribu rumah tangga miskin ekstrem tidak nikmati subsidi LPG
Baca juga: Pemerintah minta daerah lakukan validasi data kemiskinan ekstrem
Baca juga: Indef: 419 ribu rumah tangga miskin ekstrem tidak nikmati subsidi LPG
Baca juga: Pemerintah minta daerah lakukan validasi data kemiskinan ekstrem
Namun, diakuinya, tidak mudah dilakukan, sebab sebagian besar data tidak dilengkapi alamat jelas bahkan tidak ada nomor induk kependudukan (NIK).
"Umpamanya nama Ahmad, alamat Alalak Tengah, sangat susah mencari data by name by adress, bisa Ahmad, bisa Akhmad," paparnya.
Jika demikian kasusnya, ungkap Dolly, tidak bisa pihaknya memasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk jumlah KK miskin ekstrim di Kota Banjarmasin yang harus disalurkan bantuan.
Untuk lebih memperjelas data tersebut, ucap Dolly, selisih data yang belum dapat ditelusuri tersebut pihaknya kirim kembali pemerintah pusat.
"Kalau datanya dilengkapi, bisa kita sandingkan lagi dengan DTKS," ujarnya.
Menurutnya, Pemkot Banjarmasin terus berupaya untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim di kota ini, baik dengan bantuan langsung hingga bantuan untuk berwirausaha.
Pemkot Banjarmasin memiliki program penciptaan wira usaha baru, sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat kecil hingga terciptanya lebih banyak peluang tenaga kerja.
"Bantuan penanggulangan kemiskinan ekstrem pasca pandemi COVID-19 cukup banyak disalurkan, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kota, dan ini akan terus dilakukan hingga data kemiskinan ekstrem di kota ini bisa turun signifikan," demikian Dolly Syahbana.*
Baca juga: Heru sinkronkan data kemiskinan tiap dua bulan
Baca juga: Pimpinan DPRD paparkan 3 strategi tangani kemiskinan di Surabaya
Baca juga: Pimpinan DPRD paparkan 3 strategi tangani kemiskinan di Surabaya
Pewarta: Sukarli
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
