Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah, mengatakan hingga Maret 2006 total utang luar negeri Indonesia mencapai 131,8 miliar dolar AS atau turun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR, Burhanuddin yang hadir bersama Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Jakarta, Senin, mengemukakan jumlah utang luar negeri menurun dari akhir Desember 2004 yang mencapai 137 miliar dolar AS dan dibanding akhir Desember 2005 sebesar 133,48 miliar dolar AS. Penurunan juga terlihat dari sisi rasio utang terhadap PDB, yang pada 2005 jumlahnya mencapai 47 persen, sementara pada tahun 2004 sebesar 54,2 persen. Sedangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) rasio utang pada 2009 ditargetkan turun menjadi 31,8 persen. Burhanuddin mengatakan pinjaman luar negeri hendaknya hanya bersifat pelengkap dari sumber pembiayaan dalam negeri, sehingga pinjaman luar negeri tidak mempunyai ikatan politik dan harus disesuaikan dengan perekonomian Indonesia. Selain itu, lanjutnya, pinjaman luar negeri harus diupayakan agar tidak menimbulkan biaya yang tinggi, dan tidak terkonsentrasi pada satu mata uang saja. Sementara itu, Menkeu memperkirakan pinjaman proyek luar negeri pada 2006 mencapai 18,47 miliar dolar AS, dari angka tersebut penyerapan kumulatif hingga kwartal pertama mencapai 4,014 miliar dolar AS, sedangkan kebutuhan dana rupiah pendamping 409 juta dolar AS. Kaji tiga skenario Sedangkan Paskah Suzetta menjelaskan saat ini pemerintah sedang mengkaji tiga skenario pinjaman luar negeri, yaitu skenario tinggi, moderat dan dasar. Untuk skenario tinggi, berarti pemerintah akan memenuhi seluruh usulan proyek dari kementerian/lembaga atau Pemda dan pengadaan Alutsista (alat utama sistem kesenjataan) serta kebutuhan investasi PT PLN. Sedangkan skenario moderat, artinya memenuhi sekitar 70 - 80 persen kebutuhan kementerian/lembaga dan pengadaan Alutsista dan 30 persen kebutuhan investasi PT PLN. Sementara skenario dasar, artinya pemerintah akan memenuhi 60 - 70 persen usulan proyek kementrian/lembaga dan Pemda serta pengadaan Alutsista dan sebagian kecil kebutuhan investasi PT PLN. Paskah juga menjelaskan kriteria kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri, antara lain kegiatan untuk menyediakan fasilitas publik yang menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah, kegiatan yang masih memiliki ketergantungan barang dan jasa serta teknologi yang belum dihasilkan oleh industri dalam negeri. Selain itu, kegiatan yang memiliki kemudahan dalam penyerapan pinjaman, serta kegiatan yang mempunyai rentang manfaat yang luas serta memenuhi kriteria kesiapan. (*)

Copyright © ANTARA 2006