"Kita harus semakin tegas dalam menuntut nasionalisasi aset ini. Kita harus ingat bahwa sumber daya alam kita adalah warisan yang harus dijaga dan dikelola oleh bangsa kita sendiri demi keberlangsungan hidup generasi mendatang," kata Koordinator Bidang Ekonomi DPP KNPI Rasminto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Rasminto mencontohkan salah satu aset strategis negara yang perlu segera dinasionalisasi oleh pemerintah adalah ladang gas alam cair (liquified natural gas/LNG) Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo sejauh ini memiliki mental kuat dalam melawan intervensi asing terhadap aset strategis negara, seperti Freeport dan Blok Mahakam.
Dengan demikian, ujar dia, semestinya nasionalisasi LNG Tangguh juga bisa dilakukan dengan mudah, terutama karena cadangan gas alam di LNG tersebut masih berlimpah.
Rasminto berpandangan perpanjangan kontrak perusahaan migas asal Inggris, British Petroleum, dalam pengoperasian LNG Tangguh di Teluk Bintuni hingga tahun 2055 itu merupakan langkah yang disayangkan.
Rasminto lantas menyampaikan hasil kajian KNPI terkait dugaan pelanggaran kontrak kerja sama (KKS) oleh British Petroleum dalam mengelola LNG Tangguh, di antaranya BP diduga tidak mengutamakan tenaga kerja Indonesia sebagai sumber daya manusia yang menangani LNG Tangguh.
KNPI menemukan manajemen tingkat menengah hingga atas banyak diisi oleh tenaga kerja asing.
Oleh karena itu, Rasminto berpendapat nasionalisasi sepatutnya dilakukan terhadap LNG Tangguh di Teluk Bintuni itu.
Dia meyakini pemerintah melalui badan usaha milik negara (BUMN) dapat mengelola salah satu ladang gas terbesar di Tanah Air itu jika melakukan nasionalisasi.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
