“Kalau dilihat dari potensi implementasi LCT, ada dua faktor utama. Pertama, sisi pemerintah atau bank sentral melalui upaya kerja sama. Di sisi lain, yaitu sektor swasta yang mengimplementasikan LCT,” kata Eko saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Dari sisi pemerintah, Eko mengapresiasi upaya perluasan kerja sama LCT ke berbagai negara ASEAN yang telah dilakukan oleh pemerintah. Menurut dia, perluasan kerja sama tersebut mengindikasikan progres yang baik.
Sementara dari sisi swasta, Eko menekankan pentingnya upaya sosialisasi kepada pelaku usaha terkait keuntungan LCT agar mereka mau mengimplementasikannya.
Pasalnya, Eko melihat masih adanya gap antara pemerintah dengan eksportir dan importir. Dalam konteks itu, eksportir dan importir masih lebih menyukai penggunaan dolar Amerika Serikat (AS) yang nilainya lebih stabil dan bisa diterima di mana pun.
Baca juga: Pengamat: Keketuaan ASEAN bisa jadi momentum Indonesia perluas LCT
Untuk itu, dibutuhkan penyelarasan pandangan antara pemerintah dan swasta di masing-masing negara ASEAN yang terlibat dalam kerja sama LCT terkait manfaat penggunaan mata uang lokal dalam bertransaksi perdagangan.
“Ke depan, juga harus dilakukan upaya bahwa penggunaan LCT juga memiliki keuntungan, yaitu kita yang tidak terlalu memerlukan dolar AS (Amerika Serikat),” ujar Eko.
Diketahui, LCT merupakan salah satu kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN+3 untuk memperkuat kerja sama keuangan di kawasan. Negara-negara ASEAN+3 mencakup 10 negara Asia Tenggara beserta China, Jepang, dan Korea.
Saat ini, Indonesia telah menjalin kerja sama LCT dengan lima negara, yakni Malaysia, Thailand, Jepang, China, dan Korea Selatan.
Indonesia juga berencana mengoptimalkan momentum Keketuaan ASEAN 2023 untuk terus mendorong negara-negara ASEAN mengintegrasikan sektor perekonomian.
Baca juga: Ekonom: LCT bisa stabilkan rupiah dalam jangka panjang
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
