Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.
1. DPRD DKI minta validasi NIK sebelum lakukan penonaktifan KTP warga
Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Mujiyono, meminta Dinas Dukcapil DKI Jakarta melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara menyeluruh sebelum melakukan kebijakan penonaktifan 194.777 KTP warga yang sudah tidak lagi berdomisili di Jakarta.
“Oleh karena itu pada kesempatan yang masih panjang ini Komisi A meminta untuk melakukan penundaan,” kata Mujiyono melalui keterangan tertulisnya dikutip Jumat.
Berita selengkapnya klik di sini
2. Heru tegaskan akan cabut KJP Plus siswa perokok
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa pihaknya akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bagi pelajar perokok.
"Saya minta ke Kepala Dinas Pendidikan, kalau murid yang mendapatkan KJP Plus itu kedapatan merokok, KJP-nya wajib dicabut. Supaya kita berikan ke anak lain, karena kemampuan Pemda terbatas," kata Heru saat memberi sambutan pada Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) ketiga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DKI Jakarta Masa Bakti XXII Tahun 2023 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jumat.
Berita selengkapnya klik di sini
3. Heru tegaskan sistem zonasi PPDB tiadakan status sekolah favorit
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) dapat meniadakan status sekolah favorit.
"Melalui sistem zonasi ini, pemerataan pendidikan di Jakarta bisa terwujud," katanya saat memberi sambutan pada Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) III Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DKI Jakarta Masa Bakti XXII Tahun 2023 di Jakarta, Jumat.
Berita selengkapnya klik di sini
4. Inspektorat DKI: Pencopotan Selvy Mandagi untuk mudahkan proses di KPK
Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menjelaskan pencopotan jabatan Selvy Mandagi sebagai Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara untuk memudahkan proses pemeriksaan.
"Ini hanya dalam rangka mempercepat, mempermudah proses pemeriksaan saja dan Alhamdulillah Bu Selvy mengikuti proses pemeriksaan dengan sangat tepat," kata Syaefuloh saat dikonfirmasi, Jumat.
Berita selengkapnya klik di sini
5. Ketua RT di Jaksel diminta pakai aplikasi Data Warga untuk adminduk
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan meminta ketua Rukun Tetangga (RT) memakai aplikasi "Data Warga" untuk administrasi data kependudukan (adminduk) terkait sosialisasi penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Ketua RT diminta untuk mendata melalui aplikasi Data Warga sesuai landasan hukum Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pendataan Penduduk NonPermanen Secara Daring Berbasis Rukun Tetangga/Rukun Warga," kata Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Selatan Muhammad Nurrahman saat dihubungi, di Jakarta, Jumat.
Berita selengkapnya klik di sini
1. DPRD DKI minta validasi NIK sebelum lakukan penonaktifan KTP warga
Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Mujiyono, meminta Dinas Dukcapil DKI Jakarta melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara menyeluruh sebelum melakukan kebijakan penonaktifan 194.777 KTP warga yang sudah tidak lagi berdomisili di Jakarta.
“Oleh karena itu pada kesempatan yang masih panjang ini Komisi A meminta untuk melakukan penundaan,” kata Mujiyono melalui keterangan tertulisnya dikutip Jumat.
Berita selengkapnya klik di sini
2. Heru tegaskan akan cabut KJP Plus siswa perokok
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa pihaknya akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bagi pelajar perokok.
"Saya minta ke Kepala Dinas Pendidikan, kalau murid yang mendapatkan KJP Plus itu kedapatan merokok, KJP-nya wajib dicabut. Supaya kita berikan ke anak lain, karena kemampuan Pemda terbatas," kata Heru saat memberi sambutan pada Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) ketiga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DKI Jakarta Masa Bakti XXII Tahun 2023 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jumat.
Berita selengkapnya klik di sini
3. Heru tegaskan sistem zonasi PPDB tiadakan status sekolah favorit
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) dapat meniadakan status sekolah favorit.
"Melalui sistem zonasi ini, pemerataan pendidikan di Jakarta bisa terwujud," katanya saat memberi sambutan pada Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) III Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DKI Jakarta Masa Bakti XXII Tahun 2023 di Jakarta, Jumat.
Berita selengkapnya klik di sini
4. Inspektorat DKI: Pencopotan Selvy Mandagi untuk mudahkan proses di KPK
Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menjelaskan pencopotan jabatan Selvy Mandagi sebagai Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara untuk memudahkan proses pemeriksaan.
"Ini hanya dalam rangka mempercepat, mempermudah proses pemeriksaan saja dan Alhamdulillah Bu Selvy mengikuti proses pemeriksaan dengan sangat tepat," kata Syaefuloh saat dikonfirmasi, Jumat.
Berita selengkapnya klik di sini
5. Ketua RT di Jaksel diminta pakai aplikasi Data Warga untuk adminduk
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan meminta ketua Rukun Tetangga (RT) memakai aplikasi "Data Warga" untuk administrasi data kependudukan (adminduk) terkait sosialisasi penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Ketua RT diminta untuk mendata melalui aplikasi Data Warga sesuai landasan hukum Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pendataan Penduduk NonPermanen Secara Daring Berbasis Rukun Tetangga/Rukun Warga," kata Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Selatan Muhammad Nurrahman saat dihubungi, di Jakarta, Jumat.
Berita selengkapnya klik di sini
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023
