sejauh ini Pemprov DKI Jakarta hanya memiliki program pelatihan kerja dan usaha untuk warga yang memiliki KTP DKI sajaJakarta (ANTARA) - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ismail meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi warga di bidang pekerjaan informal khususnya bagi pendatang.
"DKI Jakarta harus punya data pekerja informal sehingga bisa mengakomodir pendatang yang memang kurang kualifikasi dan mereka bisa masuk ke sana," kata Ismail saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Hal tersebut dikatakan Ismail untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan warga pendatang dari berbagai daerah setiap usai libur Lebaran.
Menurut Ismail, sejauh ini Pemprov DKI Jakarta hanya memiliki program pelatihan kerja dan usaha untuk warga yang memiliki KTP DKI saja.
Warga pendatang (KTP non DKI) hanya berkesempatan mencari kerja lewat gelaran bursa kerja atau job fair yang digelar Pemprov DKI Jakarta setiap tahun.
Padahal, mayoritas lowongan kerja yang tersedia di job fair hanya untuk bidang pekerjaan formal saja.
"Fakta menunjukkan masih banyak pendatang yang mencari kerja di Ibu Kota dengan keahlian minim," jelas dia.
Maka dari itu, dia menilai penting bagi Pemprov DKI memfasilitasi warga pendatang yang minim keahlian tersebut.
Selain itu, dia juga berharap masing-masing pemerintah kota bersedia memberikan pelatihan kerja kepada warga pendatang non KTP DKI tersebut.
"Tapi kegiatan itu seharusnya tidak dibebankan APBD DKI Jakarta karena kita punya pekerjaan rumah sendiri," kata dia.
Terkait hal itu, dia mengimbau kepada seluruh warga daerah yang mau datang ke DKI Jakarta untuk membekali diri dengan keahlian kerja tertentu agar mudah mendapatkan pekerjaan.
Baca juga: DPRD sebut bursa kerja jadi indikator kebangkitan ekonomi DKI
Baca juga: Jakarta Barat gelar bursa kerja tiga kali tahun ini
Baca juga: Bursa Kerja Jakarta Utara berhasil jaring 843 pencari kerja
Pewarta: Walda Marison
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023
