Jakarta (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan di Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan pemerintah membidik indeks inklusi keuangan dapat menyentuh angka 88 persen pada 2023.

“Kalau di 2023, kami harapkan indeks inklusi keuangan itu 88 persen. Kemudian, di 2024 kami harapkan bisa 90 persen,” kata Ferry, salah satu pejabat di Kemenko Perekonomian, dalam kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI 2023) di Jakarta, Rabu.

Guna mewujudkan target tersebut, Ferry menjelaskan pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hasil koordinasi tersebut kemudian diturunkan menjadi tujuh rencana kerja Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang mencakup edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan distribusi keuangan, pelayanan keuangan sektor pemerintah, perlindungan konsumen, kebijakan dan regulasi, serta infrastruktur dan teknologi informasi keuangan.

Baca juga: OJK: Peningkatan inklusi keuangan kerek perekonomian desa

Mengenai kebijakan dan regulasi, lanjut Ferry, pemerintah juga mewujudkannya melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang turut mengatur penguatan kelembagaan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan untuk kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar).

“Program KEJAR untuk pemenuhan rekening yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencapai target 88 persen tadi,” ujar dia.

Ferry mengatakan, kebijakan dan regulasi tersebut perlu didukung oleh seluruh pihak terkait, terutama pemerintah pusat dan daerah, agar kebijakan dapat terimplementasi dengan baik.

 

Dengan begitu, pemenuhan target SNKI dapat berjalan dengan lancar.

Dalam kesempatan tersebut, Ferry menjelaskan SNKI merupakan kunci penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Dia menggarisbawahi pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dirasakan oleh segelintir masyarakat, tetapi harus dirasakan oleh seluruh golongan masyarakat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023