Penangkapan Khan yang terjadi pekan ini dan memicu kerusuhan maut di negara bersenjata nuklir itu, dinyatakan "tidak sah dan tidak sesuai hukum" oleh Mahkamah Agung pada Kamis.
Partai Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) pimpinan Khan menyatakan ribuan warga damai Pakistan dari seluruh penjuru negeri akan berkumpul di Islamabad sebagai solidaritas kepada pemimpin mereka itu.
Pemimpin politik berusia 70 yang beralih profesi dari bintang kriket terkenal secara internasional menjadi politisi itu akan menghadiri persidangan di Pengadilan Tinggi Islamabad pukul 11.00 waktu setempat (13.00 WIB)untuk mendengar petisinya yang menolak dakwaan korupsi yang ditudingkan kepadanya, atas perintah Mahkamah Agung.
Baca juga: Penangkapan banyak terjadi usai mantan PM Pakistan Imran Khan ditahan
Penangkapan dirinya memperburuk stabilitas di negara berpenduduk 220 juta jiwa yang sedang dibelit krisis ekonomi yang akut di mana inflasi mencapai rekor tertinggi, pertumbuhan ekonomi yang berdarah-darah dan memperluas pergumulan politik antara Khan dan penguasa militer.
Sudah hampir dua ribu orang ditangkap sejauh ini dan setidaknya delapan orang tewas setelah pendukung Khan bentrok dengan polis, menyerang militer dan membakar bangunan dan aset-aset negara lainnya. Tindak mereka mendorong pemerintah untuk memerintahkan tentara guna membantu memulihkan ketertiban.
Tentara memperingatkan pendukung Khan akan membalas tegas jika serangan terus terjadi terhadap aset-aset mereka. Tentara menilai kekerasan yang menyasar bangunan militer itu "terencana" dan diperintahkan oleh para pemimpin PTI.
Khan yang menurut lawan-lawannya berkuasa karena memenangkan pemilu yang dicurangi militer pada 2018, menuding militer sebagai biang keladi penggulingan dia dari kekuasaan pada April 2022 lewat mosi tidak percaya di parlemen.
Tentara yang tetap menjadi lembaga terkuat di Pakistan dan memerintah secara langsung selama hampir separuh dari 75 tahun usia negara ini melalui tiga kudeta, membantah tuduhan Khan tersebut.
Baca juga: Mantan PM Pakistan Imran Khan penuhi panggilan pengadilan
Sumber: Reuters
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023
