Islamabad (ANTARA) - Seorang pejabat Pakistan pada Rabu menuduh mantan Perdana Menteri Imran Khan melindungi orang-orang dekatnya yang dicari atas serangan terhadap militer dan mengingatkan bahwa Khan punya waktu 24 jam untuk menyerahkan mereka.

Serangan tersebut terjadi setelah Khan ditangkap pekan lalu.

"Kami punya informasi intelijen bahwa sekitar 30 hingga 40 teroris, yang terlibat dalam penyerangan terhadap bangunan dan instalasi Angkatan Darat (AD) kita, bersembunyi di Zaman Park," kata Menteri Informasi Provinsi Punjab Amir Mir.

Zaman Park adalah sebuah kawasan permukiman di Lahore di mana Khan tinggal.

"Kami mengultimatum para teroris tersebut harus diserahkan ke kepolisian, jika tidak, akan ada tindakan," katanya dalam konferensi pers.

Ia mengatakan Khan punya waktu 24 jam untuk menyerahkan para tersangka dan polisi akan melakukan operasi jika mantan PM itu tidak mematuhinya.

Khan ditangkap pada 9 Mei dalam tuduhan korupsi yang ia bantah. Dia dibebaskan dengan jaminan pada Jumat (12/5) lalu dan pada Rabu, Pengadilan Tinggi Islamabad memperpanjang pembebasannya sampai 31 Mei, kata pengacaranya Faisal Chaudhry.

Penangkapan mantan PM itu, yang digulingkan lewat mosi tidak percaya di parlemen pada April tahun lalu, telah memperparah ketidakstabilan politik di negara Asia Selatan berpenduduk 220 juta jiwa itu.

Pakistan sudah dilanda krisis ekonomi terburuk dan menunggu lama pencairan bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF), yang sangat penting untuk menghindari krisis neraca pembayaran.

Menyusul penangkapan Khan, ribuan pendukungnya telah menyerang dan membakar banyak bangunan pemerintah dan publik, termasuk markas AD.

Kepolisian Punjab pada Maret telah berusaha menangkap Khan di kediamannya di Zaman Park. Tindakan itu memicu bentrokan yang menyebar ke banyak daerah di Lahore dan menewaskan satu orang.

Dalam konferensi pers pada Rabu itu, Mir mengatakan orang-orang yang masuk daftar pencarian terkait aksi kekerasan dan lebih dari 3.000 tersangka yang sudah ditahan akan diadili di pengadilan militer.

Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan (HRCP), yang merupakan kelompok hak sipil independen, pada Selasa (16/5) telah menolak penggunaan hukum militer untuk mengadili warga sipil karena dianggap berisiko melanggar hak mereka mendapatkan proses hukum.

Khan sebelumnya telah menolak mengakui orang-orang yang terlibat dalam pembakaran dan penyerangan terhadap AD dan meminta penyelidikan yang tidak memihak.

Militer setempat mengatakan penyerangan terhadap AD pada 9 Mei itu telah direncanakan dan diperintahkan oleh para pemimpin partai Khan, yang dibantah oleh Khan dan partainya.

Sumber: Reuters

Baca juga: Pengadilan Pakistan bebaskan sementara istri Imran Khan
Baca juga: Mantan PM Pakistan Imran Khan dibebaskan dengan jaminan

Penerjemah: Raka Adji
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2023