Wakil Duta Besar Indonesia untuk Kuala Lumpur Rossy Verona dalam keterangannya di Surabaya, Selasa, mengatakan proyek ini bisa memberikan bantuan dan akses pendidikan, misalnya bagi anak-anak PMI di Malaysia.
"Kerja sama ini harus bisa diimplementasikan, bisa dalam bentuk kita (Indonesia) mengirim tenaga pengajar maupun mahasiswa ke sana (Malaysia). Kami berharap MoU ini jadi starting point sinergi untuk melahirkan outcomes yang bagus. Rektor harus memastikan kolaborasi ini konkret," ujarnya.
Baca juga: Konsulat RI Tawau: 338 anak pekerja migran ikut kegiatan APSI 2022
Sementara itu, Rektor Unesa Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes., mengatakan bahwa proyek yang segera digarap ini dimaksudkan untuk membuka akses dan bantuan fasilitas afirmatif bagi anak-anak atau putra-putri PMI, khususnya bagi mereka yang bermasalah dalam status kewarganegaraan untuk memperoleh dan mengakses pendidikan yang layak, baik level dasar maupun menengah.
"Kami dari Unesa siap dukung dan menggarapnya. Ini program keren dan harus betul-betul kita realisasikan," ujar Cak Hasan, sapaannya.
Ia mengatakan kampus-kampus anggota MRPTNI menyoroti atau menawarkan empat program dalam proyek kemanusiaan tersebut, yakni bantuan afirmasi pendidikan tinggi, kampus mengajar internasional, pertukaran mahasiswa Indonesia-Malaysia, dan pengabdian masyarakat internasional.
Cak Hasan menambahkan ada sejumlah alasan sebenarnya mengapa program ini penting dilakukan, di antaranya karena jumlah anak-anak PMI semakin banyak. Masalahnya lagi mereka tanpa dokumen legal dan akses pendidikannya pun sulit.
"Tantangan itulah yang menggerakkan kami dari anggota MRPTNI untuk merealisasikan kerja sama ini," ucapnya.
Dia menambahkan sementara ini, selain Unesa, terdapat 15 PTN lain yang terlibat ,seperti Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Makassar, Universitas Mulawarman Samarinda, Universitas Maritim Raja Ali Haji Riau, Universitas Malikussaleh Aceh, Universitas Haluoleo Kendari, dan ISI Denpasar.
Baca juga: Sebanyak 90 anak PMI di Malaysia lanjutkan sekolah di Indonesia
Baca juga: Muhammadiyah Malaysia dirikan sanggar bimbingan untuk anak PMI
"Tadi juga ada saran menarik. Program ini juga bisa melahirkan kajian tentang permasalahan pendidikan anak pekerja migran Indonesia sebagai landasan penerbitan Perpres atau kebijakan resmi pemerintah agar bisa menyelesaikan permasalahan secara permanen. Program ini dikemas dengan MBKM di tiap kampus dan mudah-mudahan nantinya bisa menjadi program nasional," ujarnya.
Vice Chancellor INTI International University, Malaysia, Dr. Joseph Lee menyambut baik kerja sama tersebut. Kerja sama ini luar biasa, karena berangkat dari permasalahan yang dipikirkan bersama di lapangan.
Menurutnya, sudah waktunya perguruan tinggi mengambil peran untuk menyelesaikan sejumlah tantangan di lapangan. "Sinergi dengan Indonesia, baik dalam pertukaran pelajar, dosen dan sebagainya sudah kami lakukan jauh-jauh sebelumnya. Bahkan, dengan kampus negara-negara lain," katanya.
Namun, lanjutnya, kali ini terasa spesial, karena menyangkut hak atau akses pendidikan anak pekerja migran yang jarang dipikirkan selama ini. "Kami siap dan mengapresiasi sinergi ini luar biasa, apalagi ini didukung pemerintah," ucapnya.
Pewarta: Willi Irawan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023
