Warga mengeluhkan peristiwa pemadaman listrik yang sempat viral, kerusakan lift hingga terbengkalainya perawatan berkala untuk fasilitas umum di apartemen itu.
"Jadi tolong kumpulkan buktinya. Indonesia ini negara hukum, jadi kalau ada bukti bawa saja ke DPRD atau DPR. Kami bantu itu cara tercepat saat ini," kata Darmadi Durianto saat menjawab keluhan warga dalam keterangan tertulis pada Sabtu.
Menanggapi pernyataan Darmadi, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo Lie turut berkomentar dan menyoroti keamanan warga apartemen saat lift mengalami kendala atau pemadaman listrik.
"Ini masalah nyawa, apa kata ketua saya, Pak Darmadi, betul, jika di DPRD tidak selesai, kita ke DPR RI supaya bisa selesai. Kami sudah banyak menyelesaikan masalah seperti ini", ujar Gani di depan para penghuni.
Di sisi lain, penghuni meminta agar pengurus Perhimpunan Pemilik Penghuni Rumah Susun (PPPRS) dapat bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan warga di apartemen tersebut, termasuk memberikan rincian laporan keuangan.
Baca juga: Pakar hukum minta pergub pengelolaan rusun ditinjau lagi
Baca juga: Usulan standarisasi IPL sulit diterapkan di DKI Jakarta
Ketua Pengawas PPPRS Roni Suwandi juga mengkritik keputusan pengurus PPPRS
yang akan mengadakan Rapat Umum Tahunan Anggota (RUTA) pada 27 Mei 2023, namun berlokasi di luar Apartemen Jasmine Mansion.
"Apa rumah kami sudah tidak aman lagi sehingga RUTA saja dilakukan di luar. Kami meminta agar RUTA dilakukan di rumah kami sendiri," kata Roni.
Sebelumnya, kata dia, RUTA sempat digelar pada 16 April 2023 namun dibatalkan atas dugaan laporan keuangan yang kurang transparan dan Ketua PPPRS yang tiba-tiba ingin meninggalkan rapat.
Penghuni lainnya, Sianny Melvina berharap anggota DPRD dan DPR RI yang hadir dapat memberikan masukan kepada Dinas Perumahan DKI Jakarta untuk menelusuri permasalahan warga di hunian vertikal itu.
Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
