Jakarta (ANTARA) - Pengamat Politik Arif Nurul Imam menilai program Polisi RW yang digagas oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bisa mencegah polarisasi di masyarakat jelang Pemilu 2024.

“Dengan kehadiran polisi di sekitar masyarakat, maka Pemilu 2024 akan lebih banyak membahas gagasan, bukan lagi hoaks,” kata Arif dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut Arif, program Polisi RW yang digencarkan oleh Kabaharkam Polri Irjen Pol. Fadil Imran atas perintah Kapolri itu memiliki tujuan baik, terutama menjelang tahun politik.

“Di tengah menghadapi tahun politik, Polisi RW bisa dimaksimalkan dalam mencegah polarisasi politik,” terangnya.

Adapun peran Polisi RW, kata Arif, adalah menjadi sumber pencegahan berita bohong atau hoaks di masyarakat.

Melakukan edukasi kepada masyarakat, bahwa pemilu merupakan adu gagasan dalam mencari pemimpin dan lainnya.

“Dengan begitu dalam pemilihan pemimpin, masyarakat akan cenderung membicarakan visi, misi dan program calon,” kata Arif.

Pandangan Arif ini berbeda dengan pengamatan kepolisian Bambang Rukminto, dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS).

Bambang mengkritisi program Polisi RW yang menurutnya berpotensi menjadi alat politik, karena meskipun secara konsep seolah baik untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat, tetapi tidak secara konsep teori kekuasaan.

“Seperti dalam pendekatan Orwellian, di mana polisi menjadi alat kontrol dan memata-matai aktivitas masyarakat,” kata Bambang, Jumat (19/5).

Bambang menyebut, saat ini Indonesia sudah memasuki masa pemilihan umum. Kasus-kasus pengerahan aparat negara dalam pemenangan salah satu kandidat pemilu sudah sering terjadi.

“Harusnya menjadi pembelajaran agar tidak terulang lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal. Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (12/4), memberikan arahan terkait program Polisi RW.

Jenderal bintang empat itu mengatakan Polri tengah mengembangkan Polisi RW di seluruh wilayah Indonesia, sebagai langkah untuk merealisasikan program satu desa satu Bhabinkamtibmas.

"Guna memenuhi jumlah Bhabimkatibmas kami mencoba kembangkan Polisi RW yang saat ini telah dilaksanakan di Polda Metro Jaya,” Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri itu menerangkan, dalam program Polisi RW, nantinya akan ditempatkan personil kepolisian dari berbagai fungsi kepolisian di setiap RW berdasarkan alamat tempat tinggal masing-masing personel Polri.

Penempatan personel Polri tersebut, untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di Masyarakat.

"Kami harapkan melalui kehadiran Polisi RW mampu meningkatkan interaksi polisi dengan masyarakat untuk memecahkan masalah bersama di lingkungan RW," ujarnya.

Orang nomor satu di kepolisian itu menambahkan, untuk memastikan kegiatan Polisi RW berjalan optimal di masyarakat, maka seluruh kegiatannya dilaporkan melalui aplikasi Ada Polisi. Sehingga dapat menjadi bahan analisa Kasatker maupun Kasatwil.

Selain, program Polisi RW ke depannya akan kembangkan di seluruh wilayah Indonesia sehingga diharapkan mampu mencakup kebutuhan Bhabinkamtibmas setiap kelurahan atau desa.

“Sehingga peran dan fungsi Bhabinkamtibmas bisa terbantu oleh program Polisi RW," kata Sigit.

Baca juga: Lemkapi nilai Polisi RW dekatkan Polri dengan masyarakat

Baca juga: Pengamat kritisi wacana penerapan Polisi RW secara nasional


Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023