Yenny Wahid minta komitmen aktor politik tak gunakan politik identitas

Ada komitmen dari semua calon untuk tidak menggunakan politik identitas, dan alat politik untuk melakukan konsolidasi di tengah masyarakat

Jakarta (ANTARA) -

Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid meminta komitmen aktor politik untuk tidak menggunakan politik identitas sebagai alat berpolitik dalam rangkaian pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Ada komitmen dari semua calon untuk tidak menggunakan politik identitas, dan alat politik untuk melakukan konsolidasi di tengah masyarakat," ujar Yenny ditemui di Menara BNI, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, identitas merupakan alat efektif untuk melakukan provokasi di masyarakat dalam menghimpun kekuatan. Hal itu karena identitas akan melahirkan reaksi emosional yang tidak rasional.

"Karena kalau sudah yang namanya identitas, mau identitas agama, kesukuan, etnis, dan lain sebagainya, orang itu emosional reaksinya, enggak rasional," kata Yenny.

Baca juga: Wakil Ketua MPR ingatkan bahaya politik identitas

Baca juga: Menjaga Pemilu 2024 dari cemaran politik identitas

Selain itu, lanjut dia, politik identitas bisa menyerang berbagai latar belakang masyarakat. Tidak hanya kalangan primordial, tetapi juga kalangan berpendidikan tinggi.

"Kita lihat di Amerika, berapa banyak profesor yang mendukung Presiden Trump? Orang pintar, loh, kok bisa mendukung kebijakan let's say anti-islam, kan hal yang sama bisa kita lihat di sini terjadi juga," imbuh Yenny.

Oleh karena itu, Yenny mendorong komitmen semua aktor politik yang terlibat dalam gelaran pesta demokrasi tahun depan. Dia juga mengingatkan elite politik untuk memberi pemahaman yang sama kepada kader-kader-nya.

"Ini harus menjadi komitmen besar dari semua aktor politik. Jangan sampai menggunakan itu sebagai sebuah kebijakan resmi. Ya, anak buahnya, simpatisan-nya, mungkin saja akan melakukan itu, tapi segera koreksi kalau ada kejadian," ujarnya.

Baca juga: Nasaruddin Umar nilai politik identitas akan berkurang di Pemilu 2024

Yenny mendorong agar Pemilu 2024 bebas dari politik identitas. Menurutnya, sejarah pemilu di Tanah Air mencatat politik identitas sudah pernah terjadi, sehingga harus dicegah agar tidak terulang dalam pemilu mendatang.

"Menurut saya ini yang harus kita paksa para tokoh politik untuk punya komitmen mengedepankan persatuan dan kesatuan dan tidak menggunakan politik identitas. Jadi, politik yang bermoral," tuturnya.