“Kita mendorong para perempuan untuk bersuara. Apabila biasanya perempuan tidak memiliki wadah untuk bersuara, sekarang kita berupaya untuk membuat mereka terlibat ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa,” kata Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPA Lenny N Rosalin dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.
Dalam Media Talk: Percepatan Kesetaraan Gender Melalui D/KRPPA yang diselenggarakan pada Rabu (7/6), Lenny mengemukakan data dalam data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) pada Maret 2023 menunjukkan bahwa perempuan sudah mulai terlibat dalam organisasi/lembaga di desa.
Baca juga: Men-PPPA: Perempuan dan laki-laki mitra yang setara dalam pembangunan
Dengan rincian keterlibatan perempuan dalam pemerintah desa 38,6 persen, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 28,45 persen, lembaga kemasyarakatan desa 55,55 persen, lembaga adat 46,1 persen dan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) 33,69 persen.
“Lembaga adat desa selama ini selalu didominasi oleh laki-laki, kemudian masuklah satu perempuan yang selanjutnya menjadi ketua lembaga adat desa. Ini merupakan perubahan yang luar biasa dalam sejarah adat desa di Indonesia,” katanya.
Meskipun angka keterlibatan terpantau belum tinggi, Lenny meminta perempuan agar tetap dilibatkan karena setiap perempuan harus mempunyai kapasitas. KPPPA dalam menunjang hal itu sudah membuat pelatihan-pelatihan kepemimpinan perempuan di perdesaan.
Baca juga: Men PPPA: Kolaborasi konsisten dukung pemberdayaan perempuan dan anak
Kepala Desa Songka, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Erny Damayanti menyetujui jika keterwakilan perempuan berperan aktif bagi pembangunan di desa.
Contohnya pada tahun 2022, Desa Songka menyelenggarakan berbagai kegiatan guna mendukung tercapainya 10 indikator D/KRPPA, seperti kegiatan pelatihan, sosialisasi, hingga pertemuan dengan Forum Anak.
"Melalui pelaksanaan D/KRPPA, perempuan dan anak di desa kami menjadi semakin sukses dan maju," katanya.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Desa Purbawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Tuti Widiastuti.
Baca juga: Menteri PPPA dan PP Aisyiyah tingkatkan sinergi pemberdayaan perempuan
Tuti mengatakan keinginan kuat para perempuan untuk menyuarakan ide guna menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak di desanya diwujudkan dengan pembangunan poliklinik desa yang diusulkan oleh bidan setempat.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2023
