“Pelayanan terpadu semacam ini adalah upaya jemput bola yang kami lakukan untuk menjangkau WNI/PMI lebih luas lagi”, kata Kuasa Usaha ad interim KBRI Bandar Seri Begawan Irwan Iding dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Ahad.
Lebih dari 100 orang WNI/PMI di Kota Kuala Belait meramaikan acara “Pelayanan Kekonsuleran, Keimigrasian, dan Ketenagakerjaan” yang berlangsung pada 10-11 Juni di salah satu hotel di Kuala Belait.
Selain pelayanan terpadu, KBRI juga memberikan penyuluhan dan sosialisasi di bidang konsuler, hukum, dan ketenagakerjaan.
Sosialisasi tersebut dibuka oleh Iding dan dilanjutkan dengan diskusi bersama narasumber Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler, Atase Ketenagakerjaan KBRI Bandar Seri Begawan.
Diskusi itu juga diikuti perwakilan Bank Rakyat Indonesia di Brunei serta pengacara dari Yusof Halim & Partner, mitra KBRI dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan PMI.
“Sosialisasi ini sangat penting, terutama bagi teman-teman PMI agar memahami prosedur dan hukum yang berlaku di Brunei. Tujuannya agar tidak ada lagi teman-teman PMI yang terkena masalah hukum di Brunei ini”, kata Iding.
Pelayanan terpadu di luar kota seperti itu merupakan kegiatan yang rutin diselenggarakan oleh KBRI Bandar Seri Begawan.
Seorang PMI, Rita mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan seperti itu. "Sebaiknya KBRI melakukannya tiga bulan sekali," ujar Rita, seperti yang dikutip dalam keterangan tersebut.
Kota Kuala Belait berlokasi di sekitar 115 km sebelah barat Bandar Seri Begawan.
Sebanyak 4.216 orang WNI/PMI tinggal dan bekerja di Kuala Belait dan sekitarnya sebagai buruh, pekerja domestik, pelayan restoran, mekanik bengkel, pelaut dan pekerja profesional di bidang migas.
Kegiatan tersebut juga dimanfaatkan oleh Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu) Brunei Darussalam dengan memberikan sosialisasi mengenai pilpres dan pileg yang akan digelar pada 14 Februari 2024.
PPLN mengimbau WNI/PMI yang hadir untuk segera mendaftar sebagai peserta pemilu.
Sementara, Panwaslu mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pemilu yang berdasarkan pada asas langsung umum bebas rahasia (luber) serta jujur dan jurdil (jurdil).
Baca juga: KBRI kembali gelar layanan terpadu bagi WNI di Brunei Darussalam
Baca juga: KJRI Osaka akan "jemput bola" layanan WNI lewat Warung Konsuler
Kalbar kemarin, Pekerja migran Indonesia hingga 32.500 WNI berstatus ilegal di Sarawak
Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2023
