Pengoperasian loket itu menindaklanjuti memo kesepahaman (MoU) antara Kementerian Luar Negeri dan BPJS Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditandatangani pada 11 November.
”Sinergi antara KBRI BSB dan BPJS Ketenagakerjaan adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan dan pelindungan bagi PMI di Brunei Darussalam," kata Ubaedillah dalam keterangan tertulis dari KBRI pada Rabu.
Hal itu sesuai UU No. 18 Tahun 2017 yang mengamanatkan kewajiban PMI untuk memiliki jaminan sosial dan Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kata dia.
Loket pelayanan BPJS Ketenagakerjaan itu secara resmi dibuka oleh Ubaedillah dan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin.
Ubaedillah menyambut baik rencana Zainudin yang akan menjadikan temporary desk di Brunei sebagai proyek perintis bagi perwakilan-perwakilan RI lainnya.
Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara daring di Brunei setiap bulannya mencatat angka tertinggi sepanjang 2023, menurut keterangan KBRI.
Zainudin mengatakan kepesertaan aktif PMI di Brunei Darussalam pada November adalah yang terbesar, yaitu 4.228 orang, naik drastis dari 3.700 pada bulan sebelumnya.
Loket pelayanan sementara itu akan berlangsung selama Desember setiap hari kerja (Senin-Jumat) mulai pukul 8.30 hingga 16.00 waktu setempat.
Menurut keterangan KBRI, kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan itu merupakan upaya perlindungan PMI dalam Program MELAJU MEGAH (Melayani dengan Jujur Melaksanakan Pencegahan).
Program itu dilaksanakan melalui sosialisasi secara berkala, baik melalui penyebaran informasi maupun penyuluhan secara daring dan luring, kepada PMI di Brunei Darussalam.
Baca juga: KBRI Brunei gelar perayaan Natal-Tahun Baru pererat persaudaraan
Baca juga: Dubes RI beri penghargaan pada importir produk Indonesia di Brunei
Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2023
