Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyampaikan pendekatan tersebut bertujuan untuk mendukung kabupaten melalui kebijakan yang ditargetkan dan bantuan keuangan untuk meningkatkan tingkat keberlanjutan.
“Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan adalah alat penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan ini kepada dunia dan membantu kabupaten menyadari manfaat yang datang dari peningkatan komitmen mereka terhadap keberlanjutan,” kata Direktur Pangan dan Industri, ad interim. Pertanian Kementerian PPN/Bappenas Anang Noegroho dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan adalah seperangkat indikator yang mengukur produksi komoditas yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat kabupaten.
Indikator tersebut juga memungkinkan kabupaten untuk menunjukkan produksi pertanian yang berkelanjutan serta menguatkan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan, sehingga dapat mendorong produksi yang berkelanjutan, legal, dan bebas deforestasi.
Di bawah Kementerian PPN/Bappenas, platform ini dikembangkan lebih lanjut dengan menyasar pembentukan indikator pasar global dan penambahan modul ketelusuran rantai pasokan minyak sawit. Tujuannya adalah untuk membantu memenuhi persyaratan uji tuntas baru yang termasuk dalam peraturan internasional yang akan datang.
Guna makin mendorong kesadaran mengenai SJI, Bappenas didukung oleh European Forest Institute, Surveyor Indonesia, Javlec, Universitas Indonesia, dan USAID SEGAR menggelar lokakarya mengenai SJI.
Sekitar 100 peserta dari kementerian, pemerintah kabupaten, sektor swasta dan masyarakat sipil berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.
Mereka menerima informasi mengenai SJI, platform data terkait, manfaat untuk pelaku rantai pasokan, dukungan yang tersedia untuk membantu kabupaten dan petani kecil dalam transisi menuju keberlanjutan, dan proposal untuk meningkatkan ketertelusuran komoditas sejalan dengan persyaratan pasar global.
Pertemuan di Jakarta menjadi pembuka dari serangkaian lokakarya yang akan berlangsung di daerah-daerah penghasil utama kelapa sawit di seluruh Indonesia selama beberapa bulan mendatang.
Menyusul lokakarya SJI nasional di Jakarta, lokakarya tingkat kabupaten pertama akan berlangsung di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada 20 Juni 2023. Kemudian, diikuti oleh lokakarya tambahan di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah.
Direktur Utama Surveyor Indonesia M. Haris Witjaksono mengatakan platform data SJI akan memberikan jaminan bahwa daerah telah atau sedang menuju pemenuhan standar keberlanjutan melalui penyediaan data yang konkret.
"Pendekatan berbasis data akan menguntungkan semua pelaku di sepanjang rantai pasokan kelapa sawit, mulai dari membantu petani menunjukkan bahwa kelapa sawit mereka berasal dari lokasi bebas deforestasi, hingga membantu perusahaan pengimpor mengakses informasi penting untuk pemeriksaan uji tuntas mereka. Ketika data yang jelas dan andal tersedia melalui platform seperti SJI, audiens domestik dan internasional dapat yakin bahwa kemajuan kabupaten di Indonesia menuju keberlanjutan didukung oleh bukti," kata Haris.
Baca juga: Bappenas tetapkan lima sasaran visi Indonesia emas 2045
Baca juga: Mahfud minta Bappenas tambahkan isu perbatasan di RPJMN 2024-2029
Baca juga: KemenPPN/Bappenas susun RPJPN 2025-2045 secara inklusif
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
