mengantisipasi terjadinya dampak dari El-Nino
Jakarta (ANTARA) -
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mewaspadai dampak El-Nino yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan.
 
"Seluruh Pemda agar melakukan apel kesiapsiagaan dan membentuk satgas khusus untuk mengantisipasi terjadinya dampak dari El-Nino yang dapat memicu karhutla serta kekeringan," kata Suharyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
 
Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), El-Nino adalah fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah.
 
BMKG juga memprakirakan musim kemarau yang sudah dirasakan di beberapa wilayah Indonesia akan berlangsung lebih panjang dari tahun sebelumnya karena dipicu El-Nino.
 
Ia menegaskan bahwa potensi bencana karhutla sebagai dampak dari El-Nino menjadi atensi langsung Presiden Joko Widodo, oleh sebab itu penanganannya tidak boleh lengah.

Baca juga: BMKG: Dampak El Nino tidak berpengaruh signifikan di Sulteng
Baca juga: Pakar: Hay dan silase jadi solusi pakan ternak hadapi El Nino
 
Kepala BNPB juga mendorong agar satgas penanganan karhutla terus memantau perkembangan cuaca, titik-titik panas atau hot spot, tinggi muka air gambut dan faktor lain yang dapat memicu terjadinya karhutla.
 
"Peringatan dini terkait beberapa faktor tersebut dapat dipantau melalui situs BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)," ujar dia.
 
Suharyanto juga meminta agar seluruh kebutuhan terkait penanganan karhutla dapat diidentifikasi, mulai dari kesiapan personel, ketersediaan peralatan, logistik untuk pemadaman darat maupun udara. Apabila perlu, segala kebutuhan tersebut dapat diusulkan kepada pemerintah pusat.
 
"Saya juga mengajak seluruh pihak yang termasuk dalam unsur pentahelix (pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media) dapat bersinergi secara efektif dan efisien dalam penanganan karhutla," tuturnya.
 
Dia juga menekankan kepada seluruh unsur TNI dan Polri agar dapat melakukan penegakan hukum dan keamanan, khususnya bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, pembalakan liar, dan sejenisnya.

Baca juga: Jawa Barat minta petani percepat waktu tanam antisipasi dampak El Nino
Baca juga: HKTI mengedukasi budi daya sorgum cocok hadapi El Nino
Baca juga: Pemerintah siapkan 15 pesawat untuk atasi bencana karhutla

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2023