Pemantauan populasi dan pelestarian sarang penyu juga terus dilakukan di beberapa lokasi prioritas konservasi untuk melestarikan populasinya di alam
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Gustaaf Manoppo mengungkapkan rencana aksi nasional (RAN) dan regional untuk konservasi penyu membutuhkan dukungan dan keselarasan data ilmiah.

"Perumusan rencana aksi nasional dan juga regional memerlukan dukungan dan keselarasan data ilmiah. Sayangnya, studi atau data ilmiah tentang persebaran, jumlah populasi, aspek bioekologi, ancaman serta sosial ekonomi terhadap keberlangsungan penyu masih sangat terbatas," ujarnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu.

Karenanya, KKP mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat konservasi penyu melalui penguatan regulasi, pemantauan populasi, dan pelestarian sarang penyu dan melakukan pengelolaan bersama-sama yang bersifat transnasional atau lintas batas dengan negara lain baik dalam cakupan wilayah regional maupun global.

Dalam acara "2023 Indonesia Sea Turtle Symposium and The Greater Coral Triangle Region", Victor menuturkan pemantauan populasi dan pelestarian sarang penyu juga terus dilakukan di beberapa lokasi prioritas konservasi untuk melestarikan populasinya di alam.

Sementara itu, Chief Operating Officer of World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia Foundation Lukas Adhyakso menerangkan pihaknya memiliki komitmen jangka panjang bagi konservasi penyu di Indonesia.

Ia juga menyebut dalam upaya menjaga kelangsungan hidup spesies membutuhkan kerja sama dan kolaborasi berbagai pihak.

"Nol kepunahan spesies menjadi salah satu tujuan WWF. Intervensi mengurangi ancaman termasuk meminimalkan penangkapan insidental, mengakhiri perdagangan ilegal spesies yang dilindungi dan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup spesies membutuhkan kolaborasi semua mitra," ujarnya.

Indonesia, lanjut dia, sebagai bagian dari kawasan segitiga terumbu karang merupakan rumah bagi spesies kunci seperti hiu pari, penyu dan mamalia laut lain.

Karenanya, pengelolaan habitat kritis perlu dilakukan melalui langkah nyata untuk mendukung pelestarian dan penyelamatan populasi spesies penyu di Indonesia.

Baca juga: KKP mendukung proses hukum perdagangan penyu hijau
Baca juga: KKP: Faktor alamiah hingga manusia jadi ancaman ekosistem penyu
Baca juga: KKP gagalkan aksi jual beli telur penyu melalui grup medsos

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2023