Dia menyampaikan hal itu dalam Forum ASEAN-China tentang Pembangunan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan (ASEAN-China Forum on Social Development and Poverty Reduction) ke-17 yang dibuka pada Senin (26/6) di Beihai, Daerah Otonom Etnis Zhuang Guangxi, China.
Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN Ekkaphab Phanthavong mengatakan forum tersebut berperan sebagai platform penting bagi para pembuat kebijakan dan pakar untuk bertukar pandangan serta berbagi praktik yang baik.
"Sebagaimana tercermin dalam Pernyataan Bersama ASEAN-China tentang Penguatan Pembangunan Bersama dan Berkelanjutan, forum ini membantu memperkuat kerja sama antara ASEAN dan China," kata Phanthavong.
Menurut Phanthavong, selama beberapa dekade terakhir, ASEAN telah membuat kemajuan signifikan dalam mengurangi kemiskinan, terutama sebelum pandemi COVID-19.
Di tahun 1990, lanjutnya, 31 persen penduduk ASEAN hidup di bawah garis kemiskinan nasional; sedangkan di tahun 2020, data yang tersedia menunjukkan bahwa jumlahnya menurun menjadi hanya 12,8 persen.
Pemulihan pascapandemi COVID-19 juga menjadi sebuah perhatian bersama. Selama forum berlangsung, para partisipan berharap dapat berdiskusi lebih lanjut dan mengelaborasikan strategi yang lebih baik guna mengatasi deprivasi dan pengucilan yang dihadapi perempuan, warga lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Phanthavong percaya bahwa kebijakan pembangunan berbasis bukti, yang dipadukan dengan kerja sama regional kuat, dapat mengurangi dampak buruk tersebut, meningkatkan mata pencaharian mereka, serta memperkuat ketahanan merek.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia Sugito mengatakan Indonesia mengartikan tujuan pembangunan berkelanjutan global menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan pedesaan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, termasuk distribusi dan pemasaran pangan, khususnya di pedesaan guna memberi makan masyarakat miskin.
Sugito mengatakan bahwa mewujudkan pembangunan desa merupakan proses transformatif. Indonesia akan mengintegrasikan sumber daya dan kebijakan dari semua aspek, mempromosikan perencanaan berbasis digital, dan memperkuat pengumpulan data untuk mendorong pembangunan pedesaan.
Forum ASEAN-China tersebut menarik 200 lebih partisipan dari otoritas pengentasan kemiskinan dan perusahaan di China dan ASEAN, serta para pakar dan perwakilan dari organisasi internasional.
Para peserta saling bertukar pandangan tentang topik-topik seperti integrasi pasar, perdagangan dan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, serta memperkuat ketahanan daerah pedesaan dan mencegah kemunduran besar-besaran ke dalam kemiskinan.
Diresmikan pada 2007, Forum ASEAN-China tentang Pembangunan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan telah tumbuh menjadi sebuah platform penting untuk memajukan pertukaran pengalaman dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan antara China dan negara-negara ASEAN, serta organisasi internasional yang relevan.
Pewarta: Xinhua
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
