Kecamatan/kapanewon di kawasan Bukit Menoreh, seperti Kokap, Girimulyo, Samigaluh dan Kalibawang mengalami krisis air bersih setiap musim kemarauKulon Progo (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Wisnu Prasetyo meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo melakukan pemetaan wilayah berpotensi kekurangan air bersih pada musim kemarau.
Wisnu Prasetya di Kulon Progo, Selasa, mengatakan kecamatan/kapanewon di kawasan Bukit Menoreh, seperti Kokap, Girimulyo, Samigaluh dan Kalibawang mengalami krisis air bersih setiap musim kemarau.
"Kami minta BPBD Kulon Progo benar-benar melalukan pemetaan wilayah potensi krisis air bersih setiap musim kemarau. Kemudian dicarikan solusi tepat, mulai dari pemasangan jaringan air bersih atau pemanfaatan sumber mata air terdekat untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka," kata Wisnu.
Ia mengatakan, BPBD Kulon Progo masih menggunakan cara tradisional dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Yakni masyarakat mengajukan permohonan bantuan air bersih, setelah itu baru didistribusikan air.
Menurutnya, cara tersebut tidak efektif untuk mengatasi masalah kekeringan dalam jangka panjang. Hal yang perlu dilakukan mencarikan sumber air terdekat diangkat dan dialirkan ke rumah tangga. BPBD juga bisa kerja sama dengan PDAM Tirta Binangun untuk memasang jaringan baru.
"Potensi sumber mata air sangat besar, namun belum dioptimalkan. Hal ini terkendala penganggaran. Namun Pemkab Kulon Progo bisa mengajukan anggaran ke Pemerintah Pusat. Air adalah kebutuhan pokok, kami optimistis pemerintah pusat atau provinsi akan memberikan perhatian," katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Joko Satya Agus Nahrowi mengatakan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan pemerintah kecamatan/kapanewon, mayoritas wilayah di Bukit Menoreh berpotensi kekurangan air bersih.
"Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya di wilayah Perbukitan Menoreh untuk bijak menggunakan air bersih supaya air yang ada di sumur atau tempat penampungan air tidak cepat habis," kata Joko Satya Agus Nahrowi.
Lebih lanjut, Joko Satya mengatakan pada 2023, Pemkab Kulon Progo menyiapkan anggaran biaya tidak terduga (BTT) penanganan potensi bencana El Nino atau kemarau panjang sebesar Rp7 miliar.
Anggaran biaya tidak terduga ini digunakan secara keseluruhan, baik untuk distribusi air bersih dan kegiatan penanganan kebencanaan lainnya selama 2023.
"Anggaran secara spesifik untuk penanganan potensi bencana El Nino tidak ada. Namun, pada 2023 ini, Pemkab Kulon Progo menyiapkan BTT sebesar Rp7 miliar," kata Joko Satyo.
Baca juga: Pemkab Aceh Barat siapkan pompa air atasi 1.521,5 Ha sawah kekeringan
Baca juga: BNPB: Masyarakat bisa mulai tampung air waspada hari tanpa hujan
Baca juga: Presiden minta kementerian dan lembaga antisipasi dampak El Nino
Pewarta: Sutarmi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2023
