Kalau SJSN ingin jadi anugerah perlu ada persiapan yang sangat matang dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan,Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi IX Soepriyatno meragukan kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan mulai beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 1 Januari 2014.
"Kalau SJSN ingin jadi anugerah perlu ada persiapan yang sangat matang dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan," kata Soepriyatno dalam Sarasehan "SJSN; Anugerah atau Musibah Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat" di Jakarta, Rabu.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan sebagai salah satu pemangku kepentingan Komisi IX DPR sudah beberapa kali mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BNP2K) untuk membahas masalah BPJS.
Terakhir, kata dia, Komisi IX DPR mengundang Ikatan Dokter Indonesia dan Wakil Menteri Kesehatan pada 25 Februari untuk membicarakan masalah iuran bagi penerima bantuan iuran (PBI).
"Saat itu saya sempat kaget karena ada surat dari Menteri Keuangan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional yang hanya Rp15.500," ujarnya.
Dia mengatakan masalah iuran peserta termasuk bagi PBI termasuk persoalan yang sangat mendasar.
Menurut dia, ada perbedaan karakter antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.
"Kapitasi Rp6.000 dalam pelayanan kesehatan primer itu hanya bisa untuk puskesmas yang gedungnya dibangun pemerintah, dokter dan tenaga kesehatannya dibayar pemerintah, obatnya dibayar pemerintah serta ada bantuan operasional setiap tahun," tuturnya.
Saat SJSN dilaksanakan, kata dia, tidak hanya akan melibatkan layanan kesehatan dari rumah sakit pemerintah dan puskesmas, tetapi juga pelayanan kesehatan primer lainnya termasuk praktek dokter mandiri dan klinik.
"Rumah sakit swasta membangun gedung dengan pinjaman dari bank dengan bunga komersial. Pembelian alat kesehatan juga dikenai pajak barang mewah. Belum lagi kenaikan upah tenaga kesehatan sekitar 60 persen. Kalau rumah sakit swasta disamakan dengan kapitasi puskesmas, pasti akan hancur," paparnya.
Untuk itu, kata Soepriyatno, iuran kepesertaan BPJS termasuk untuk PBI harus mempertimbangkan aspek keekonomian. Dia khawatir, bila iurannya terlalu rendah, dokter-dokter yang mau melayani orang miskin juga akan jatuh miskin.
"Dokter bisa saja merasa profesinya tidak lagi dihargai," ujarnya.
Sarasehan "SJSN; Anugerah atau Musibah Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat" diadakan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).
Selain Soepriyatno, pembicara lainnya adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, pakar jaminan sosial Prof Hasbullah Thabrany, anggota DJSN Moeryono Aladin dan Direktur Utama PT Askes dr Fachmi Idris.
(D018/R010)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
